Kemhan Dorong Kementerian dan Lembaga Perkuat Program Bela Negara

“Kemhan tidak bisa memerintah pemerintah daerah (pemda) sebab itu merupakan ranah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kita juga enggak bisa memerintahkan perguruan tinggi karena itu merupakan ranah Kemendikbud. Kementerian Agama (Kemenag) misalnya pesantren-pesantren, kita enggak bisa,” katanya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan masing-masing kementerian dan lembaga, TNI-Polri dapat melaporkan tentang pelaksanaan Bela Negara untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. “Nanti diakhir tahun 2025 pada Hari Bela Negara akan kita laksanakan pemberian Award atau penghargaan kepada kementerian mana yang terbaik,” ujarnya.

Saat ini, sambung dia, indeks Bela Negara masyarakat Indonesia cukup tinggi karena masih di atas 3,3. Apabila indeksnya di bawah itu maka berpotensi terjadi gangguan stabilitas keamanan. Hal itu pernah terjadi di Papua pada 2019.

Namun demikian, ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait Program Bela Negara. Pada tahun ini, kata dia, daerah yang masuk dalam prioritas Program Bela Negara adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dia menyebut ada lima nilai atau unsur yang dinilai antara lain, pertama cinta kepada Tanah Air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, Ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi. Keempat rela berkorban demi bangsa. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara

“Kalau Sulsel yang masih rendah itu khusus dua unsur yaitu, bangga berbangsa dan bernegara dengan kemampuan awal bela negara. Kalau yang secara keseluruhan adalah Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara,” ucapnya.