Cegah Urbanisasi, Kemendagri Dorong Aparatur Desa Ciptakan Desa Bahagia
Rabu, 25 September 2024 - 08:18 WIB
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo mendorong para aparatur desa untuk menciptakan desa bahagia (happy village) guna mencegah urbanisasi. Foto/istimewa
JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) La Ode Ahmad P Bolombo mendorong para aparatur desa untuk menciptakan desa bahagia (happy village). Hal ini sebagai upaya untuk mencegah urbanisasi.
"Kalau dia bahagia di kampungnya, dia tidak akan meninggalkan kampungnya, desanya, tidak terjadi urbanisasi," katanya saat Pengarahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024, di Sorong, Papua Barat, Selasa (24/9/2024).
La Ode mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Dalam beberapa kali kesempatan, Tito menjelaskan, bagaimana orang-orang desa di negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) berbondong-bondong meninggalkan desanya. "Padahal yang paling natural, segala yang asri ada di desa," ujarnya.
Tak ingin fenomena di negara-negara maju tersebut terjadi di Indonesia, maka pemerintah pusat membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).
Selain Kemendagri, Program ini juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK). "Ini yang coba kita rajut, sehingga kita tingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, dan wawasannya," ujarnya.
Melalui pelatihan ini, aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, pengurus kelembagaan desa, BPD, maupun PKK diharapkan nendapatkan pengetahuan tentang pemetaan potensi desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan mengarah pada terciptanya Desa Bahagia.
La Ode berharap, setelah pelatihan ini, aparatur desa akan membuat usulan-usulan perencanaan program pembangunan kampung yang sesuai dengan potensi desa dan lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat di kampung.
Dengan demikian, ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung akan sejalan dan searah dengan rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah. "Setelah ini, pulang dari sini, kasih tahu supaya balik ke kampung masing-masing," imbuhnya.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bina Pemdes Kemendagri Lusje Anneke Tabalujan menambahkan, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi di kampung-kampung dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan aturan yang ada. P3PD melatih sekitar 66.000 aparatur desa. Sebanyak 33.000 aparatur desa telah dilatih pada 2023.
"Sisanya di 2024. Pelatihan aparatur desa di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini terbagi dalam 111 kelas, dan diikuti 3.552 peserta dari 184 kampung,” katanya.
"Kalau dia bahagia di kampungnya, dia tidak akan meninggalkan kampungnya, desanya, tidak terjadi urbanisasi," katanya saat Pengarahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024, di Sorong, Papua Barat, Selasa (24/9/2024).
La Ode mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Dalam beberapa kali kesempatan, Tito menjelaskan, bagaimana orang-orang desa di negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) berbondong-bondong meninggalkan desanya. "Padahal yang paling natural, segala yang asri ada di desa," ujarnya.
Tak ingin fenomena di negara-negara maju tersebut terjadi di Indonesia, maka pemerintah pusat membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).
Selain Kemendagri, Program ini juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK). "Ini yang coba kita rajut, sehingga kita tingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, dan wawasannya," ujarnya.
Baca Juga
Melalui pelatihan ini, aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, pengurus kelembagaan desa, BPD, maupun PKK diharapkan nendapatkan pengetahuan tentang pemetaan potensi desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan mengarah pada terciptanya Desa Bahagia.
La Ode berharap, setelah pelatihan ini, aparatur desa akan membuat usulan-usulan perencanaan program pembangunan kampung yang sesuai dengan potensi desa dan lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat di kampung.
Dengan demikian, ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung akan sejalan dan searah dengan rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah. "Setelah ini, pulang dari sini, kasih tahu supaya balik ke kampung masing-masing," imbuhnya.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bina Pemdes Kemendagri Lusje Anneke Tabalujan menambahkan, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi di kampung-kampung dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan aturan yang ada. P3PD melatih sekitar 66.000 aparatur desa. Sebanyak 33.000 aparatur desa telah dilatih pada 2023.
"Sisanya di 2024. Pelatihan aparatur desa di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini terbagi dalam 111 kelas, dan diikuti 3.552 peserta dari 184 kampung,” katanya.
(cip)
tulis komentar anda