Pemerintah Diminta Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Pangan
Sabtu, 14 September 2024 - 14:54 WIB
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo meminta pemerintah perkuat ketahanan pangan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta memperkuat ketahanan pangan . Sebab 70% konflik dan perang antarnegara yang terjadi di dunia saat ini bersumber dari isu energi dan pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat diskusi terkait “Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia” yang diselenggarakan bersama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPI, dan HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional,” ujarnya, Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih karena Program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang berada di posisi 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar internasional.
“Potensi sektor pertanian yang besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, potensi besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, dan kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat diskusi terkait “Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia” yang diselenggarakan bersama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPI, dan HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional,” ujarnya, Sabtu (14/9/2024).
Baca Juga
Menurut Pontjo, ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih karena Program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang berada di posisi 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar internasional.
“Potensi sektor pertanian yang besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, potensi besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, dan kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda