Yasonna Dicopot dari Menkumham, PDIP: Jangan-jangan Ada Produk Hukum yang Akan Dikeluarkan

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Adian Napitupulu buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) reshuffle atau kocok ulang menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya.

Adian tak menampik bahwa keputusan melakukan reshuffle merupakan hak istimewa dari Presiden. Namun demikian, ia menyebut bahwa rakyat membutuhkan penjelasan.

"Kenapa kemudian saya ganti si A dengan si B, karena 1, 2, 3, 4, dan rakyat tahu alat ukur itu. Orang yang tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tetapi rakyat perlu tahu dasar-dasar pertimbangannya," kata Adian kepada wartawan, Senin (19/8/2024).





Yasonna Laoly, merupakan Menteri dari PDIP yang terkena reshuffle kali ini. Yasonna digantikan oleh Supratman Andi Agtas dalam jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Adian pun bertanya-tanya alasan dibalik pergantian Menteri ini. Menurutnya, jika Presiden tidak memberikan penjelasan, maka rakyat bebas juga untuk menafsiran pergantian Menteri ini.

"Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini karena apa? Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014 apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? Ataukan memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna di deklarasi Edy Rahmayadi ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?" tanya Adian.

"Atau jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidam disetujui oleh Pak Yasonna atau Pak Yasonna dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk mengeluarkan produk hukum dalam 43 hari terkahir ini," kata dia.

Adian juga bertanya apakah reshuffle menteri ini didasari alasan kuat untuk menjawab segelintir permasalahan yang muncul di rakyat. Adian mengaku tak setuju jika alasan reshuffle hanya didasari kepentingan kekuasaan.

"Artinya ketika kemudian dia tidak akan ada hubunganhya dengan problem-problem kerakyatan, dia hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu Pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu," tutup dia.