Haji 2024 Penuh Inovasi, Kinerja Kemenag Dinilai Patut Dapat Apresiasi
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 21:49 WIB
Diskusi publik Menelaah Inovasi Haji yang diselenggarakan oleh Jaringan Muslim Madani (JMM) di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024). Foto/SINDOnews/Ari Sandita
JAKARTA - Sejumlah pihak mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang berjalan sukses dengan berbagai inovasi layanan memudahkan jemaah haji Indonesia. Termasuk layanan berbasis digital sehingga setiap permasalahan yang mengemuka di lapangan dapat ditangani secara cepat.
"Hari ini bertepatan dengan kick off atau dimulainya rapat Pansus Angket Haji oleh DPR RI yang sejatinya amat sangat kita sayangkan mesti bergulir di tengah berbagai apresiasi banyak pihak tentang suksesnya penyelenggaraan haji 2024," ujar Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal dalam diskusi publik "Menelaah Inovasi Haji" yang diselenggarakan oleh Jaringan Muslim Madani (JMM) di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).
Berbagai inovasi itu, kata Syukron, sejalan dengan visi Haji Ramah Lansia di antaranya penerapan syarat istitha’ah sebelum pelunasan haji, pengadaan fast track (Mecca Road) di tiga embarkasi dengan jumlah jemaah haji terbesar, yaitu Embarkasi Jakarta, Embarkasi Solo, dan Embarkasi Surabaya, inovasi murur yakni jemaah haji dari Arafah yang hendak menuju Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina untuk mabit/menginap akan tetapi dilaksanakan dengan melintasi Muzdalifah, tanpa mabit.
Penyelenggaraan haji tahun ini juga di-support oleh inovasi layanan digital seperti Aplikasi Kawal Haji untuk jemaah haji yang digunakan sebagai komunikasi langsung antara jemaah haji dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
"Kita menghormati pansus ini sebagai hak konstitusi DPR untuk itu karena ini sudah ketuk palu kita sama-sama kawal agar menghasilkan masukan yang konstruktif dan progresif," tuturnya.
Berbagai masukan konkret itu, paparnya, soal efektivitas pengelolaan keuangan haji oleh BPKH, porsi prosentase atau pembagian kuota antara jemaah reguler dan khusus, hingga wacana Kementerian khusus haji dan umroh yang kembali mengemuka.
Ketua Harian Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), KH Soleh Sofyan mengatakan ada beberapa hal berbeda yang merupakan inovasi penyelenggaraan haji 2024 yang tidak ada sebelumnya dan itu patut diapresiasi. Diantaranya, adanya inovasi-inovasi fiqih yang bahkan di tahun-tahun sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan, tapi dengan dukungan pemikiran dari para ulama dari lintas organisasi akhirnya inovasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
"Memang Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keislaman yang memiliki tugas mengakomodir, atau mengawal kualitas umatnya dalam melakukan ibadah, termasuk dalam melaksanakan Ibadah Haji atau pelaksanaan umrah, termasuk dalam mempermudah, juga mengambil langkah-langkah inovasi dalam fiqih yang moderen dan memiliki kemudahan, nah aspek ini kemudian disambut dengan baik oleh Kementerian Agama dan menghasilkan inovasi yang baik termasuk di antaranya Murur," papar Soleh Sofyan.
"Hari ini bertepatan dengan kick off atau dimulainya rapat Pansus Angket Haji oleh DPR RI yang sejatinya amat sangat kita sayangkan mesti bergulir di tengah berbagai apresiasi banyak pihak tentang suksesnya penyelenggaraan haji 2024," ujar Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal dalam diskusi publik "Menelaah Inovasi Haji" yang diselenggarakan oleh Jaringan Muslim Madani (JMM) di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).
Berbagai inovasi itu, kata Syukron, sejalan dengan visi Haji Ramah Lansia di antaranya penerapan syarat istitha’ah sebelum pelunasan haji, pengadaan fast track (Mecca Road) di tiga embarkasi dengan jumlah jemaah haji terbesar, yaitu Embarkasi Jakarta, Embarkasi Solo, dan Embarkasi Surabaya, inovasi murur yakni jemaah haji dari Arafah yang hendak menuju Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina untuk mabit/menginap akan tetapi dilaksanakan dengan melintasi Muzdalifah, tanpa mabit.
Penyelenggaraan haji tahun ini juga di-support oleh inovasi layanan digital seperti Aplikasi Kawal Haji untuk jemaah haji yang digunakan sebagai komunikasi langsung antara jemaah haji dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
"Kita menghormati pansus ini sebagai hak konstitusi DPR untuk itu karena ini sudah ketuk palu kita sama-sama kawal agar menghasilkan masukan yang konstruktif dan progresif," tuturnya.
Berbagai masukan konkret itu, paparnya, soal efektivitas pengelolaan keuangan haji oleh BPKH, porsi prosentase atau pembagian kuota antara jemaah reguler dan khusus, hingga wacana Kementerian khusus haji dan umroh yang kembali mengemuka.
Ketua Harian Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), KH Soleh Sofyan mengatakan ada beberapa hal berbeda yang merupakan inovasi penyelenggaraan haji 2024 yang tidak ada sebelumnya dan itu patut diapresiasi. Diantaranya, adanya inovasi-inovasi fiqih yang bahkan di tahun-tahun sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan, tapi dengan dukungan pemikiran dari para ulama dari lintas organisasi akhirnya inovasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
"Memang Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keislaman yang memiliki tugas mengakomodir, atau mengawal kualitas umatnya dalam melakukan ibadah, termasuk dalam melaksanakan Ibadah Haji atau pelaksanaan umrah, termasuk dalam mempermudah, juga mengambil langkah-langkah inovasi dalam fiqih yang moderen dan memiliki kemudahan, nah aspek ini kemudian disambut dengan baik oleh Kementerian Agama dan menghasilkan inovasi yang baik termasuk di antaranya Murur," papar Soleh Sofyan.
(kri)
tulis komentar anda