PKB Bakal Tentukan Oposisi atau Koalisi di Pemerintahan Prabowo di Muktamar
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 17:19 WIB
Ketua SC Muktamar PKB Faisol Riza menjelaskan, PKB bakal menentukan oposisi atau koalisi di pemerintahan Prabowo di Muktamar yang digelar di Bali. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menentukan pilihan menjadi oposisi atau koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Penentuan pilihan itu, dilakukan dalam Muktamar yang akan digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.
Ketua SC Muktamar PKB Faisol Riza menjelaskan, Muktamar PKB akan membahas sejumlah hal seperti laporan pertanggung jawaban kepengurusan Abdul Muhaimin Iskandar selama lima tahun ini.
"Agenda muktamar itu pertama tentu soal laporan pertanggung jawaban dari Kepengurusan DPP selama lima tahun ini," tutur Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).
Selain itu, Muktamar PKB juga akan membahas langkah politik partai berlambang bola dunia itu dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
"Kemudian yang kedua tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan. Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak," katanya.
Meski demikian, pihaknya telah memotret keinginan cabang dan DPW agar PKB bisa berada di dalam pemerintahan. "Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," tandasnya.
Ketua SC Muktamar PKB Faisol Riza menjelaskan, Muktamar PKB akan membahas sejumlah hal seperti laporan pertanggung jawaban kepengurusan Abdul Muhaimin Iskandar selama lima tahun ini.
"Agenda muktamar itu pertama tentu soal laporan pertanggung jawaban dari Kepengurusan DPP selama lima tahun ini," tutur Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).
Baca Juga
Selain itu, Muktamar PKB juga akan membahas langkah politik partai berlambang bola dunia itu dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
"Kemudian yang kedua tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan. Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak," katanya.
Meski demikian, pihaknya telah memotret keinginan cabang dan DPW agar PKB bisa berada di dalam pemerintahan. "Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," tandasnya.
(cip)
tulis komentar anda