PMII Berharap KPK Tak Jadi Alat Politik pada Kasus Dugaan Korupsi Bansos
Selasa, 06 Agustus 2024 - 13:39 WIB
Wakil Sekjen PB PMII Hasnu Ibrahim meminta KPK tidak menjadi alat politik dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Wakil Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hasnu Ibrahim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Diketahui, KPK telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos presiden untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.
Baca juga: KPK Periksa Pejabat Kemensos terkait Korupsi Bansos Presiden
"Ini kasus lama yang kemudian seolah-olah ditarik dalam kepentingan politik praktis demi memuaskan selera orang tertentu, bukan berdiri pada keadilan hukum dan kepastian hukum," ujar Hasnu, Selasa (6/8/2024).
Diketahui, KPK telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos presiden untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.
Baca juga: KPK Periksa Pejabat Kemensos terkait Korupsi Bansos Presiden
"Ini kasus lama yang kemudian seolah-olah ditarik dalam kepentingan politik praktis demi memuaskan selera orang tertentu, bukan berdiri pada keadilan hukum dan kepastian hukum," ujar Hasnu, Selasa (6/8/2024).
Lihat Juga :