Jokowi Minta Maaf, PDIP: Seluruh Kebijakan Presiden Harus Dipertanggungjawabkan

Minggu, 04 Agustus 2024 - 00:30 WIB
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sambutan di sela wayangan dengan lakon Sumatri Ngenger di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. FOTO/MPI/IRFAN MARUF
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kepada masyarakat menjelang lengser. PDIP menekankan bahwa seluruh kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon 'Sumatri Ngenger' di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. Hasto menyinggung data impor beras karena tahun ini Indonesia impor 6 juta ton.



"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto.

Jadi, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. "Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," ujar Hasto.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!