KPK Tangani 1.607 Perkara Sejak Tahun 2004-2024, Paling Banyak Penyuapan
Kamis, 25 Juli 2024 - 22:09 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menghadiri Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan SPI 2024 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024). Foto: SINDOnews/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 1.607 perkara sejak tahun 2004-2024. Modus yang banyak ditangani yakni penyuapan.
"Perkaranya, bayangkan dari 2004-2024 sudah total 1.607 perkara. Modusnya, paling banyak masih penyuapan baru kemudian disusul kedua dalam area apa? Dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan SPI 2024 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).
“Selanjutnya, pemungutan liar dan pemerasan baru kemudian suap-suap di perizinan. Itu modus perkaranya," sambungnya.
Baca juga: KPK: Sebagian Besar Perilaku Korupsi dari Pelaku Usaha Berupa Penyuapan
Sedangkan pihak yang terlibat didominasi pihak swasta disusul pejabat negara. Dari segi instansi yang terlibat terbanyak adalah pemerintah daerah (pemda).
"Dari instansinya, paling banyak pemda yaitu kabupaten/kota karena memang jumlahnya lebih luas. Kemudian diikuti kementerian dan lembaga, ketiga pemerintah provinsi, lantas DPRD, BUMN, BUMD, dan lembaga negara nonkementerian," kata Ghufron.
"Perkaranya, bayangkan dari 2004-2024 sudah total 1.607 perkara. Modusnya, paling banyak masih penyuapan baru kemudian disusul kedua dalam area apa? Dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan SPI 2024 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).
“Selanjutnya, pemungutan liar dan pemerasan baru kemudian suap-suap di perizinan. Itu modus perkaranya," sambungnya.
Baca juga: KPK: Sebagian Besar Perilaku Korupsi dari Pelaku Usaha Berupa Penyuapan
Sedangkan pihak yang terlibat didominasi pihak swasta disusul pejabat negara. Dari segi instansi yang terlibat terbanyak adalah pemerintah daerah (pemda).
"Dari instansinya, paling banyak pemda yaitu kabupaten/kota karena memang jumlahnya lebih luas. Kemudian diikuti kementerian dan lembaga, ketiga pemerintah provinsi, lantas DPRD, BUMN, BUMD, dan lembaga negara nonkementerian," kata Ghufron.
Lihat Juga :