Kritisi Pemerintah, KAMI Indikator Demokrasi Masih Jalan
Senin, 24 Agustus 2020 - 07:29 WIB
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam deklarasi KAMi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
JAKARTA - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia masih jalan. Pernyataan itu disampaikan Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada diskusi hasil survei SMRC bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” di Jakarta, Minggu (23/8/2020).
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca: Deklarasi KAMI Dibanjiri Pendukung, Ini Deretan Tokoh yang Hadir)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca: Deklarasi KAMI Dibanjiri Pendukung, Ini Deretan Tokoh yang Hadir)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.
Lihat Juga :