Kritisi Pemerintah, KAMI Indikator Demokrasi Masih Jalan
Senin, 24 Agustus 2020 - 07:29 WIB
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam deklarasi KAMi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
JAKARTA - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia masih jalan. Pernyataan itu disampaikan Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada diskusi hasil survei SMRC bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” di Jakarta, Minggu (23/8/2020).
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca: Deklarasi KAMI Dibanjiri Pendukung, Ini Deretan Tokoh yang Hadir)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.
“Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan mempengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi," katanya. (Baca juga: Kapal perang Paling Berhaya Rusia Admiral Nakhimov Siap Dimunculkan Lagi)
KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), MS Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan), Ahmad Yani (Mantan Politisi PPP), Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN), dan lain-lain. Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa (18/8/2020). Mereka menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.
Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74 persen menjadi 67 persen. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11 persen, dari 82 persen menjadi 71 persen.
Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik. (Lihat videonya: Pembunuh Keji Satu Keluarga di Sukoharjo Ditangkap)
“Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful. (Abdul Rochim)
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca: Deklarasi KAMI Dibanjiri Pendukung, Ini Deretan Tokoh yang Hadir)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.
“Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan mempengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi," katanya. (Baca juga: Kapal perang Paling Berhaya Rusia Admiral Nakhimov Siap Dimunculkan Lagi)
KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), MS Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan), Ahmad Yani (Mantan Politisi PPP), Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN), dan lain-lain. Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa (18/8/2020). Mereka menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.
Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74 persen menjadi 67 persen. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11 persen, dari 82 persen menjadi 71 persen.
Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik. (Lihat videonya: Pembunuh Keji Satu Keluarga di Sukoharjo Ditangkap)
“Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful. (Abdul Rochim)
(ysw)
tulis komentar anda