Hatta Rajasa: Dukung Jokowi-Maruf Bukan Berarti PAN Berada di Pemerintahan

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa mengingatkan dukungan PAN terhadap pemerintah bukan berarti PAN berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

Menurut Hatta, kalaupun PAN di dalam pemerintah bukan berarti PAN tidak akan kritis. Karena PAN merupakan partai yang lahir dalam sebuah momentum Reformasi. “Kita lahir dalam sebuah agenda refromasi besar, kita bukan lahir sebagai akibat dari sebuah reformasi tapi kita bagian pencetus reformasi, Pak Presiden (Jokowi) menyampaikan reformasi telah membawa ke zona nyaman beberapa orang sehingga terkesan perubahan-perubahan tersebut menjadi tersendat,” kata Hatta dalam pidatonya di acara HUT ke-22 PAN di Kantor DPP PAN di Jalan Amil No. 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta, Minggu (23/8/2020). (Baca juga: Jokowi Percaya PAN Sejalan dengan Semangat Pemerintah Terkait Reformasi)

Mantan Ketua Umum (Ketum) PAN ini menjelaskan esensi dari reformasi adalah sebuah perubahan, berbeda dengan revolusi yang perubahannya sangat cepat dan drastis sehingga, sulit dikontrol. Reformasi adalah perubahan terencana dan diketahui arahnya dan kemana tujuannya. Namun, setiap perubahan selalu akan menimbulkan efek, sebagaimana dalam hukum termodinamika bahwa setiap perubahan akan menimbulkan entropi. “Sama halnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, setiap perubahan akan menimbulkan zona ketidakteraturan bahkan menimbulkan efek yang bertentangan dengan kemajuan,” terangnya. (Baca juga: Rayakan HUT ke-22 PAN, Zulhas Ingatkan Soal Kedewasaan dan Tanggung Jawab)



Oleh sebab itu, Hatta menegaskan PAN tidak boleh menghindar karena reformasi menimbulkan efek entropi sehingga memperlambat reformasi. PAN harus mengatasi entropi tersebut karena ini tugas-tugas kemanusiaan agar bagaimana reformasi tetap berjalan namun, hambatan, kekacauan dan entropi bisa diatasi. PAN memiliki tugas sejarah dalam persoalan seperti ini. “PAN mengambil peran terdepan mengatasi persoalan tersebut. Itu yang pertama, kita terus saja, agenda reformasi terus berjalan sambil mengatasi entropi,” tegas Hatta.

Mantan Menko Perekonomian ini pun menyitir pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono “is not only the prison and crisis but also paralyzed” artinya, suatu keadaan yang tiba-tiba membeku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun menurutnya, keadaannya belum sampai itu dan keadaan krisis ini bisa bermuara ke krisis kemanusiaan. Karena, satu sisi kesehatan dan satu sisi ekonomi maka, tugas PAN adalah membantu pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak cukup berat akibat krisis ini. “Bukan hanya kita, dunia mengalami krisis. Oleh sebab itu peran kita harus kita tingkatkan dalam konteks seperti ini. Ketum beberapa kali menyampaikan please, ulurkan support kita. Karena di sinilah yang dianggap kerja nyata itu, ketika bangsa kita mengalami krisis di situlah peran kita,” ujarnya. (Baca juga: Soetrisno Bachir Ingin PAN Lakukan Lompatan Besar di 2024)

Namun, mantan kompetitor Jokowi di Pilpres 2014 ini menegaskan, dukungan PAN ke pemerintah bukan berarti PAN berada di dalam pemerintah. Begitu juga kalau PAN di dalam pemerintah bukan berarti PAN tidak akan kritis. Tapi lebih kepada dukungan PAN untuk bangsa dan negara dalam menghadapi beragam persoalan.

“Kita mensupport pemerintah doesn't mean that we have to be (bukan berarti PAN harus berada) di dalam pemerintahan, sama halnya kalau kita di dalam pemerintahan bukan berarti kita tidak kritis. Ketika kita tidak bersama pemerintah kita support pemerintahan kita support bangsa kita mengatasi persoalan-persoalan, bila kita di dalam pemerintah tidak lepas kritis kita. Itulah watak, sikap PAN,” tegasnya. *kiswondari