Skandal Impor Beras Rp2,7 Triliun, DPR Akan Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA - Komisi VI DPR akan melakukan pengecekan ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami skandal mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat menanggapi keseriusan pihaknya mendalami skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).



Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI DPR akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir dalam periode ini,” ungkapnya.



Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan saat menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Rakyat Demokrasi (SDR).



Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.