5,8 Juta Balita Alami Masalah Gizi, Perindo: Memprihatinkan, Kemiskinan Jadi Penyebabnya
Kamis, 04 Juli 2024 - 07:41 WIB
Pemerintah, tegas Sortaman, harus mendorong seluruh rakyat untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi. Apalagi, bangsa Indonesia sudah pernah mempunyai pengalaman buruk pada 2023 saat pemerintah punya program penanganan stunting dengan anggaran Rp30 triliun, programnya memberikan makanan tambahan kepada anak yang stunting atau kurang gizi.
"Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan program itu gagal dan Beliau mengakui bahwa 90% anggaran habis untuk kegiatan penyuluhan teknis dan hanya 10% yang berwujud sebagai makanan tambahan. Ini pengalaman buruk dan sudah terbukti gagal," katanya.
Dia yakin hal itu akan terulang kembali dengan rencana pemberian makanan tambahan dan susu bagi masyarakat miskin dan anak sekolah. "Saya yakin anggaran akan lebih banyak tersedot dalam kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan dari pada anggaran wujud makanan gratisnya. Dan yang paling miris, program ini rawan menjadi ajang korupsi. Kita tahu di negara ini, bahwa celah korupsi dominan terjadi di program yang bekaitan dengan anggaran sosial," katanya.
Sortaman meyakini program yang dirancang oleh Partai Perindo, yakni menciptakan lapangan kerja melalui UMKM akan membuat rakyat bisa mencari makan sendiri dan mandiri untuk memenuhi gizinya. Anggaran pemberian makanan tambahan yang Rp460 triliun per tahun sudah cukup bahkan sudah lebih untuk menjadikan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
"Saya yakin anggaran Rp460 triliun selama 5 tahun sudah cukup membuat seluruh rakyat terbebas dari kurang gizi dan tidak tergantung lagi dari kepada bansos dan BLT yang dianggarkan Pemerintah. Jika banyak pengusaha UMKM yang mandiri, maka nilai gaji buruh juga akan naik, sebab akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Ujung-ujungnya nanti UMR juga naik, tanpa harus ribut berdemonstrasi," katanya.
"Saya berharap pemerintahan yang baru ini lebih mendidik, lebih memandirikan dan lebih memanusiakan rakyatnya. Pemerintah harus mendorong terciptanya pengusaha UMKM, membantu pelatihannya, membantu permodalannya, mempermudah perizinannya, dan menampung produksinya, sehingga bangsa ini terhindar dari gizi buruk," katanya.
"Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan program itu gagal dan Beliau mengakui bahwa 90% anggaran habis untuk kegiatan penyuluhan teknis dan hanya 10% yang berwujud sebagai makanan tambahan. Ini pengalaman buruk dan sudah terbukti gagal," katanya.
Dia yakin hal itu akan terulang kembali dengan rencana pemberian makanan tambahan dan susu bagi masyarakat miskin dan anak sekolah. "Saya yakin anggaran akan lebih banyak tersedot dalam kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan dari pada anggaran wujud makanan gratisnya. Dan yang paling miris, program ini rawan menjadi ajang korupsi. Kita tahu di negara ini, bahwa celah korupsi dominan terjadi di program yang bekaitan dengan anggaran sosial," katanya.
Sortaman meyakini program yang dirancang oleh Partai Perindo, yakni menciptakan lapangan kerja melalui UMKM akan membuat rakyat bisa mencari makan sendiri dan mandiri untuk memenuhi gizinya. Anggaran pemberian makanan tambahan yang Rp460 triliun per tahun sudah cukup bahkan sudah lebih untuk menjadikan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
"Saya yakin anggaran Rp460 triliun selama 5 tahun sudah cukup membuat seluruh rakyat terbebas dari kurang gizi dan tidak tergantung lagi dari kepada bansos dan BLT yang dianggarkan Pemerintah. Jika banyak pengusaha UMKM yang mandiri, maka nilai gaji buruh juga akan naik, sebab akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Ujung-ujungnya nanti UMR juga naik, tanpa harus ribut berdemonstrasi," katanya.
"Saya berharap pemerintahan yang baru ini lebih mendidik, lebih memandirikan dan lebih memanusiakan rakyatnya. Pemerintah harus mendorong terciptanya pengusaha UMKM, membantu pelatihannya, membantu permodalannya, mempermudah perizinannya, dan menampung produksinya, sehingga bangsa ini terhindar dari gizi buruk," katanya.
(abd)
tulis komentar anda