Gelar Rakor, Ketum REI Siap Jalankan Program Pemerintahan Prabowo
Jum'at, 28 Juni 2024 - 18:55 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik 20 Oktober 2024 menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Hal ini disambut baik oleh Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto.
Joko Suranto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis 27 Mei 2024, mengaku siap menjalankan program Pemerintahan Prabowo tersebut. Kata Joko, secara politis, kepastian kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut.
"Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).
"Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP," tambahnya.
Lewat fasilitas inilah, kata Joko, negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. "Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat," ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan lima orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia.
Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.
"Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," papar Joko.
Joko Suranto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis 27 Mei 2024, mengaku siap menjalankan program Pemerintahan Prabowo tersebut. Kata Joko, secara politis, kepastian kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut.
Baca Juga
"Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).
"Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP," tambahnya.
Lewat fasilitas inilah, kata Joko, negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. "Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat," ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan lima orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia.
Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.
"Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," papar Joko.
Lihat Juga :
tulis komentar anda