Demokrat: Jangan Salahkan Pemerintah Dianggap Lebih Pentingkan Citra
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 10:32 WIB
Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto. Foto/facebook
JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menduga pemerintah mengalami disorientasi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga meresa wajib membayar influencer.
Menurut dia, idealnya anggaran jumbo Rp90 miliar lebih digunakan langsung untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran daripada membangun basis citra melalui influencer.
(Baca: Influencer Dibayar Rp90 Miliar, Demokrat Contohkan Cara SBY Sosialisasi Program)
"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk infuencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," ujar anggota Komisi III DPR RI kepada SINDOnews, Sabtu (22/8/2020).
Bila temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut benar adanya, Didik menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran memang rendah. Karena itu dia berharap aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak.
(Baca: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017)
Hal yang sama mestinya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit mendalam harus dilakukan agar uang rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan yang tidak bermanfaat.
"Di tengah kesusahan masyarakat dan tertekannya keuangan negara seperti saat ini, saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK dan lembaga pengawas termasuk BPK mengedankan hati nuraninya untuk memikirkan rakyatnya, dan bukan bungkam melihat potensi uang rakyat yang menguap," ujar dia.
Menurut dia, idealnya anggaran jumbo Rp90 miliar lebih digunakan langsung untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran daripada membangun basis citra melalui influencer.
(Baca: Influencer Dibayar Rp90 Miliar, Demokrat Contohkan Cara SBY Sosialisasi Program)
"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk infuencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," ujar anggota Komisi III DPR RI kepada SINDOnews, Sabtu (22/8/2020).
Bila temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut benar adanya, Didik menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran memang rendah. Karena itu dia berharap aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak.
(Baca: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017)
Hal yang sama mestinya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit mendalam harus dilakukan agar uang rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan yang tidak bermanfaat.
"Di tengah kesusahan masyarakat dan tertekannya keuangan negara seperti saat ini, saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK dan lembaga pengawas termasuk BPK mengedankan hati nuraninya untuk memikirkan rakyatnya, dan bukan bungkam melihat potensi uang rakyat yang menguap," ujar dia.
(muh)
tulis komentar anda