HNW: Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online
Selasa, 18 Juni 2024 - 10:35 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Sebab, judol dianggap sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia.
“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya,” kata HNW saat memberi sambutan di acara Tebar Kurban di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
HNW menuturkan, masyarakat terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta masyarakat. Dari jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan masyarakat dari kalangan bawah.
"Sehingga memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan terkait dengan dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu dengan kata yang lain yang disampaikan oleh KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak," tutur HNW.
HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya demi uang Rp15 juta di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Selain itu, ia menuturkan, ada juga kasus seorang bapak melecehkan anak kandung.
“Moralitas yang bobrok semacam ini, bahkan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota DPR dari PKS dan saya di Komisi VIII, tentu bagian daripada program advokasi partai, sudah sejak periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.
“Sehingga dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.
Tak hanya di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, anggaran kementerian itu terus alami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dan anggarannya harus dinaikkan, untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan semacam ini, anggaran tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar rupiah setiap tahun. Bahkan 3 tahun ini mengalami penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak terkait dengan perlindungan anak,” kata HNW.
“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia dengan kondisi darurat semacam ini, harusnya negara hadir untuk kemudian memperkuat komitmennya melalui kementerian-kementeriannya, melalui lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.
“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya,” kata HNW saat memberi sambutan di acara Tebar Kurban di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
HNW menuturkan, masyarakat terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta masyarakat. Dari jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan masyarakat dari kalangan bawah.
Baca Juga
"Sehingga memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan terkait dengan dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu dengan kata yang lain yang disampaikan oleh KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak," tutur HNW.
HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya demi uang Rp15 juta di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Selain itu, ia menuturkan, ada juga kasus seorang bapak melecehkan anak kandung.
“Moralitas yang bobrok semacam ini, bahkan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota DPR dari PKS dan saya di Komisi VIII, tentu bagian daripada program advokasi partai, sudah sejak periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.
“Sehingga dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.
Tak hanya di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, anggaran kementerian itu terus alami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dan anggarannya harus dinaikkan, untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan semacam ini, anggaran tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar rupiah setiap tahun. Bahkan 3 tahun ini mengalami penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak terkait dengan perlindungan anak,” kata HNW.
“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia dengan kondisi darurat semacam ini, harusnya negara hadir untuk kemudian memperkuat komitmennya melalui kementerian-kementeriannya, melalui lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda