IPDN Kemendagri Praktik Magang Angkat Masalah Kemiskinan dan Stunting
Selasa, 11 Juni 2024 - 18:15 WIB
Rektor IPDN Hadi Prabowo. Foto/Ist
JAKARTA - Masalah kemiskinan dan stunting terus menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya yakni oleh IPDN-Kemendagri yang melaksanakan kegiatan praktik magang I bagi satuan praja pratama angkatan XXXIV dan praktik magang II bagi satuan praja muda angkatan XXXIII di beberapa daerah.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, untuk pelaksanaan magang di Kabupaten Kudus sendiri dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada hari ini sampai 1 Juli 2024 dan diikuti oleh 535 orang satuan praja pratama.
"Tema yang diangkat adalah Melalui Magang I Kita Tingkatkan Kapabilitas Praja Pratama dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting sebagai Upaya Pemahaman Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia," kata Hadi, Selasa (11/6/2024).
Menurut Rektor IPDN, Hadi Prabowo, pelaksanaan praktik magang ini adalah bagian dari kurikulum pendidikan IPDN yang merupakan karakteristik utama dari jenis pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis pemerintahan dengan komposisi pembelajaran yakni 60 persen praktikum dan 40 persen teori.
"Selama masa pendidikan, praja IPDN wajib melaksanakan empat kali magang yakni Magang I bagi praja pratama tingkat I dengan lokus penempatan di Desa/Kelurahan, Magang II bagi praja muda tingkat II dengan lokus penempatan di Kecamatan/Distrik, Magang III bagi praja madya Tingkat III dengan lokus penempatan di Kabupaten/Kota dan BKP bagi praja utama Tingkat IV dengan lokus di Provinsi/Instansi vertical," ujarnya.
Upacara pembukaan magang I dilakukan di Aula Kantor DPRD Kudus dan dihadiri oleh Rektor IPDN beserta jajaran pimpinan, Pj Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, Sekda, Asisten I dan II beserta jajaran Forkopimda dan OPD setempat.
Pemilihan Kabupaten Kudus sebagai lokasi magang menurutnya dikarenakan Kudus merupakan daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi se-eks Karisidenan Pati yakni 76,71% dan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk IPDM di Jawa Tengah.
"Kegiatan magang ini dilaksanakan di 50 Desa, 3 Kelurahandan 9 Kecamatan, dimana nanti para praja diantaranya akan membantu dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi data kemiskinan," tutur Hadi.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, untuk pelaksanaan magang di Kabupaten Kudus sendiri dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada hari ini sampai 1 Juli 2024 dan diikuti oleh 535 orang satuan praja pratama.
"Tema yang diangkat adalah Melalui Magang I Kita Tingkatkan Kapabilitas Praja Pratama dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting sebagai Upaya Pemahaman Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia," kata Hadi, Selasa (11/6/2024).
Menurut Rektor IPDN, Hadi Prabowo, pelaksanaan praktik magang ini adalah bagian dari kurikulum pendidikan IPDN yang merupakan karakteristik utama dari jenis pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis pemerintahan dengan komposisi pembelajaran yakni 60 persen praktikum dan 40 persen teori.
Baca Juga
"Selama masa pendidikan, praja IPDN wajib melaksanakan empat kali magang yakni Magang I bagi praja pratama tingkat I dengan lokus penempatan di Desa/Kelurahan, Magang II bagi praja muda tingkat II dengan lokus penempatan di Kecamatan/Distrik, Magang III bagi praja madya Tingkat III dengan lokus penempatan di Kabupaten/Kota dan BKP bagi praja utama Tingkat IV dengan lokus di Provinsi/Instansi vertical," ujarnya.
Upacara pembukaan magang I dilakukan di Aula Kantor DPRD Kudus dan dihadiri oleh Rektor IPDN beserta jajaran pimpinan, Pj Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, Sekda, Asisten I dan II beserta jajaran Forkopimda dan OPD setempat.
Pemilihan Kabupaten Kudus sebagai lokasi magang menurutnya dikarenakan Kudus merupakan daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi se-eks Karisidenan Pati yakni 76,71% dan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk IPDM di Jawa Tengah.
"Kegiatan magang ini dilaksanakan di 50 Desa, 3 Kelurahandan 9 Kecamatan, dimana nanti para praja diantaranya akan membantu dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi data kemiskinan," tutur Hadi.
tulis komentar anda