Pemerintahan Terbuka Dinilai Jadi Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045
Senin, 10 Juni 2024 - 16:16 WIB
Dia menyebutkan, point penting pada salah satu poin kesebelas SDGs ialah inovasi teknologi. Pada rumpun tersebut juga dijelaskan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap anak bangsa.
"Keterbukaan informasi publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara (dan) bangsa yang sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di Komisi Informasi," ungkap Arya.
Arya menyampaikan, dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
"Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban," jelasnya.
"Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita akan melihat bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya," lanjut Arya.
"Keterbukaan informasi publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara (dan) bangsa yang sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di Komisi Informasi," ungkap Arya.
Arya menyampaikan, dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
"Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban," jelasnya.
"Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita akan melihat bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya," lanjut Arya.
Lihat Juga :