Basuki Ungkap Arahan Jokowi soal Lahan IKN: Utamakan Kepentingan Rakyat
Jum'at, 07 Juni 2024 - 21:51 WIB
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lahan IKN. Pemerintah diyakini menyiapkan opsi terbaik untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek IKN seluas 2.086 hektare.
Basuki menjelaskan, penyelesaian masalah lahan akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus. Masyarakat bisa direlokasi dengan PDSK Plus, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat.
"Arahan dari Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," kata Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikutip Jumat (7/6/2024).
Basuki membeberkan, Wamen ATR/Waka BPN yang juga Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang menyiapkan Perpres PDSK Plus. Perpres juga dibutuhkan untuk kepastian investasi.
Perpres tersebut bakal mencakup soal ganti rugi lahan. "Karena itu dasar untuk investasi. Jadi ini kita akan selesaikan dulu menjadi HGB murni sehingga orang lebih bisa punya kepastian hukum untuk bisa berinvestasi," tutur Basuki.
Saat kunjungan ke IKN awal pekan ini, Presiden Jokowi sempat makan malam bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN. Momen tersebut dibagikan Jokowi di akun Instagramnya.
"Bersama Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN, tokoh adat, dan tokoh agama, kami menikmati makan malam di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, sembari berdiskusi tentang apa yang dapat dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat," tulis Jokowi.
Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang kepada Swara Kaltim salah satu tokoh yang ikut makan malam bersama Jokowi. Menurut dia, para tokoh di Kalimantan Timur berkomitmen mengawal pembangunan IKN.
“Tentunya kita merasa gembira apa yang disampaikan Pak Jokowi, IKN terus berlanjut,” ujar Jaang.
Basuki menjelaskan, penyelesaian masalah lahan akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus. Masyarakat bisa direlokasi dengan PDSK Plus, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat.
"Arahan dari Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," kata Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikutip Jumat (7/6/2024).
Basuki membeberkan, Wamen ATR/Waka BPN yang juga Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang menyiapkan Perpres PDSK Plus. Perpres juga dibutuhkan untuk kepastian investasi.
Perpres tersebut bakal mencakup soal ganti rugi lahan. "Karena itu dasar untuk investasi. Jadi ini kita akan selesaikan dulu menjadi HGB murni sehingga orang lebih bisa punya kepastian hukum untuk bisa berinvestasi," tutur Basuki.
Saat kunjungan ke IKN awal pekan ini, Presiden Jokowi sempat makan malam bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN. Momen tersebut dibagikan Jokowi di akun Instagramnya.
"Bersama Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN, tokoh adat, dan tokoh agama, kami menikmati makan malam di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, sembari berdiskusi tentang apa yang dapat dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat," tulis Jokowi.
Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang kepada Swara Kaltim salah satu tokoh yang ikut makan malam bersama Jokowi. Menurut dia, para tokoh di Kalimantan Timur berkomitmen mengawal pembangunan IKN.
“Tentunya kita merasa gembira apa yang disampaikan Pak Jokowi, IKN terus berlanjut,” ujar Jaang.
(rca)
tulis komentar anda