Tengku Zulkarnain: Tidak Senang dengan KAMI, Silakan Bikin Kamu
Kamis, 20 Agustus 2020 - 10:18 WIB
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut, deklarasi KAMI sebagai dendam politik lama yang belum tuntas pasca-Pilpres 2019.
"Deklarasi KAMI yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh-tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah dan tidak siap menang," tandas Karding, Selasa 18 Agustus 2020. (Baca juga: Deklarasi KAMI, Dendam Lama yang Belum Tuntas )
Politikus PKB ini menyebut, pendirian koalisi ini jelas bagian dari dendam atau sejarah lama yang tidak tuntas.
"Pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu nggagas kalau bahasa Jawa-nya, aktivitas ini, yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha membangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini," ujarnya.
Kritikan terhadap KAMI juga disampaikan pengamat politik Boni Hargens belum lama ini. Menurut Boni, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.
"Deklarasi KAMI yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh-tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah dan tidak siap menang," tandas Karding, Selasa 18 Agustus 2020. (Baca juga: Deklarasi KAMI, Dendam Lama yang Belum Tuntas )
Politikus PKB ini menyebut, pendirian koalisi ini jelas bagian dari dendam atau sejarah lama yang tidak tuntas.
"Pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu nggagas kalau bahasa Jawa-nya, aktivitas ini, yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha membangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini," ujarnya.
Kritikan terhadap KAMI juga disampaikan pengamat politik Boni Hargens belum lama ini. Menurut Boni, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.
Lihat Juga :