Rakernas V PDIP Minta Adanya Penguatan Pers di Indonesia
Minggu, 26 Mei 2024 - 15:23 WIB
PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Foto/SINDOnews/Danandaya
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Salah satu hasil Rakernas itu, meminta agar adanya penguatan terhadap pers di Indonesia.
Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani yang membacakan hasil Rakernas itu juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita Reformasi khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
"Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggara pemilu yang jurdil," ujar Puan.
Dia juga mengatakan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya.
Sementara dari sisi ekonomi, rekomendasi eksternal itu juga menitikberatkan pada soal investasi. Di mana Rakernas V PDIP mendesak pemerintah agar melakukan kajian terhadap kebijakan kerja sama investasi.
"Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia," jelas Puan.
Kemudian, Rakernas juga merekomendasikan agar jajaran Tiga Pilar Partai untuk tetap menjalankan program-program kerakyatan. Di mana para kader diminta tetap berpihak pada buruh, petani, hingga nelayan.
Hal itu dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem bisa diperangi. Diharapkan angka kemiskinan ekstrem bisa menjadi 0%.
Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani yang membacakan hasil Rakernas itu juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita Reformasi khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
"Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggara pemilu yang jurdil," ujar Puan.
Dia juga mengatakan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya.
Sementara dari sisi ekonomi, rekomendasi eksternal itu juga menitikberatkan pada soal investasi. Di mana Rakernas V PDIP mendesak pemerintah agar melakukan kajian terhadap kebijakan kerja sama investasi.
"Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia," jelas Puan.
Kemudian, Rakernas juga merekomendasikan agar jajaran Tiga Pilar Partai untuk tetap menjalankan program-program kerakyatan. Di mana para kader diminta tetap berpihak pada buruh, petani, hingga nelayan.
Hal itu dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem bisa diperangi. Diharapkan angka kemiskinan ekstrem bisa menjadi 0%.
tulis komentar anda