Warga Boleh Mudik dengan Syarat, Demokrat Sebut Pemerintah Ruwet

Menurut Irwan, perbedaan kebijakan tersebut tidak akan terjadi jika yang diterapkan adalah karantina wilayah karena semua area ditutup dan pemerintah tinggal menghidupi rakyatnya. Kalau seperti ini, semua kebijakan yang dikeluarkan justru membuat publik makin bingung.

"Jadi kekacauan selama ini karena keruwetan berpikir pemerintah. (Soal) Implementasinya gimana dari presiden, (sementara) bedakan mudik dan pulang kampung saja dalam situasi masuk suasana mudik (arus mudik lebaran) dibedakan," tukas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu.

Karena itu legislator Kalimantan Timur ini meminta, agar ketentuannya mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) saja meskipun, Permenhub ini dibuat multitafsir dan juga memiliki celah. Dan pemerintah konsisten melarang mudik bagi siapapun.

"Kalau saya filosofisnya yang penting memang dilarang mudik ya dilarang mudik, kalau ada beberapa kebijakan tidak signifikan juga," pungkasnya.