Pemerintah Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti Pancasila

Untuk itu, Sri Yunanto berharap pemerintah baru nanti harus waspada. Apalagi pemerintah baru nanti memiliki rencana kebutuhan anggaran lebih besar di luar anggaran rutin dengan adanya IKN, serta makan siang gratis yang dijadikan platform saat kampanye. Dengan demikian, sumber penerimaan harus digenjot, makanya santer dikabarkan nanti akan ada satu badan penerimaan negara seperti Dirjen Pajak, yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

"Di situ serangan ideologinya sudah ada. Kalau saya lihat viral di video viral itu misalnya mereka mendelegitimasi tentang pajak, padahal pajak adalah sumber utama penerimaan negaram" katanya.

Sri Yunanto menyarankan, selain kontra narasi yang harus terus dilakukan untuk memerangi propaganda kelompok tersebut, juga harus ada langkah preemtif dan preventif untuk menangani kelompok tersebut. Ini penting agar kelompok ini tidak makin besar. Apalagi setelah pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada Pilkada serentak. Bukan tidak mungkin kelompok ini akan bermetamorfosis mendukung calon-calon di Pilkada serentak.

"Ini harus diwaspadai. Tapi saya tidak tahu apakah pemerintah seperti sudah punya pemetakaan kira-kira pemain-pemain di provinsi dan kabupaten yang berpotensi menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan," ujarnya.

Pelajaran pada Pilkada serentak sebelumnya, lanjut Sri Yunanto, ada di beberapa daerah yang mengusung gagasan syariat Islam. Karena itulah, harus ada studi agar penanganan masalah ini tidak salah dan itu butuh ketegasan dari pemerintah.

Ia mencontohkan, pada rekrutmen mahasiswa baru, tidak ada langkah nyata dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru terkait organisasi dan ideolog-ideologi yang harus mereka jauhi karena bertentangan dengan Pancasila.