JK Ungkap Akar Konflik Papua: Ketidakadilan hingga Salah Sangka
Kamis, 25 April 2024 - 14:18 WIB
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah umum bertajuk Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024). Foto/Muhammad Refi Sandi
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah umum bertajuk "Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Auditorium Mochtar Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024). Dalam kesempatan itu, JK mengungkapkan akar konflik di Papua yang hingga kini tak kunjung selesai, yakni ketidakadilan ekonomi hingga salah sangka masyarakat Papua kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan banyak pejabat mulai dari gubernur hingga bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi menjadi persoalan, sehingga masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. "Banyak (anggaran) dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat), ini persoalannya," kata JK di hadapan para mahasiswa.
JK menuturkan bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak merampok hasil pendapatan Papua, justru menyubsidi besar-besaran.
"Pendapatan gas, pendapatan Freeport lebih dari Rp20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk otsus (otonomi khusus, red)dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok, kita menyubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp40 triliun, tapi anggaran kita Rp85 triliun. Jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," ujarnya.
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua ingin merdeka tak lain karena merasa hasil pendapatan daerah dirampok pemerintah pusat. “Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah dulu kita dianggap merampok Papua," ungkapnya.
Menurutnya, dengan banyak pejabat mulai dari gubernur hingga bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi menjadi persoalan, sehingga masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. "Banyak (anggaran) dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat), ini persoalannya," kata JK di hadapan para mahasiswa.
JK menuturkan bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak merampok hasil pendapatan Papua, justru menyubsidi besar-besaran.
"Pendapatan gas, pendapatan Freeport lebih dari Rp20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk otsus (otonomi khusus, red)dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok, kita menyubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp40 triliun, tapi anggaran kita Rp85 triliun. Jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," ujarnya.
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua ingin merdeka tak lain karena merasa hasil pendapatan daerah dirampok pemerintah pusat. “Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah dulu kita dianggap merampok Papua," ungkapnya.
(rca)
tulis komentar anda