PDIP Lebih Realistis Pertahankan Kursi Ketua DPR daripada Ngotot Dorong Hak Angket
Kamis, 18 April 2024 - 15:39 WIB
Pengamat Political Strategy Group (PSG) Arief Budiman menilai PDIP lebih realistis menjaga dan memastikan kursi Ketua DPR miliknya daripada ngotot menggulirkan hak angket di parlemen. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengamat Political Strategy Group (PSG) Arief Budiman menyebut PDIP lebih realistis menjaga dan memastikan kursi Ketua DPR miliknya daripada ngotot menggulirkan hak angket di parlemen.
Selain proses yang panjang, pragmatisme parpol lain berpeluang membuat hak angket gembos di tengah jalan dan PDIP berjalan sendirian. Selain itu, parpol pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga terlihat setengah hati.
“Secara kalkulasi politik, menjaga dan memastikan kursi Ketua DPR yang saat ini di atas kertas sudah milik PDIP lebih masuk akal ketimbang ngotot mengajukan hak angket yang secara kalkulasi justru tampak impulsif dan berpeluang merugikan PDIP,” ujar Arief, Kamis (18/4/2024).
“Apalagi PDIP praktis tak punya rekan koalisi di parlemen usai PPP tak lolos ke Senayan. Hanya dengan 110 kursi, mereka akan menjadi minoritas. Ketika parpol pendukung Anies-Muhaimin tampak setengah hati mendorong hak angket,” ucapnya.
Langkah PDIP meraih target usaha kuasanya masih terbuka lebar meskipun gagal memenangi Pilpres 2024 mengingat partai besutan Megawati Soekarnoputri masih memenangi Pileg 2024 dan menjadi Ketua DPR lagi.
“Bila menilik kembali sejarah perjalanan politik PDIP sejak Pemilu 1999 sampai saat ini, parlemen adalah salah satu sumber kekuatan sekaligus batu sandungan utamanya,” katanya.
Menurut Arief, parpol lain bisa menjadikan revisi UU MD3 yang membuka peluang mereka menempati pimpinan DPR sebagai tawaran imbal balik kepada PDIP untuk meloloskan hak angket. Sementara, sangat mungkin sebelum proses hak angket selesai parpol-parpol lain berbalik arah setelah UU MD3 direvisi.
“Sebaliknya, mempertahankan UU MD3 dan secara otomatis kursi Ketua DPR akan membuat PDIP lebih taktis melangkah sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, fokus isu utama oposisi bukan pada program-program pemerintahan eksekutif melainkan penguatan hukum dan demokrasi. Apalagi dua hal tersebut yang kini menjadi sorotan utama publik kepada jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku ada tekanan di sektor hukum untuk menghambat hak angket DPR guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024 bisa digulirkan.
Pengguliran hak angket bukan karena pimpinan partainya Megawati Soekarnoputri masih menghitung untuk mengeluarkan instruksi angket digulirkan.
"Bukan perhitungan, tapi tekanannya. Tekanan hukumnya kuat sekali. Kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut," kata Hasto, Sabtu (30/3/2024).
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
Selain proses yang panjang, pragmatisme parpol lain berpeluang membuat hak angket gembos di tengah jalan dan PDIP berjalan sendirian. Selain itu, parpol pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga terlihat setengah hati.
“Secara kalkulasi politik, menjaga dan memastikan kursi Ketua DPR yang saat ini di atas kertas sudah milik PDIP lebih masuk akal ketimbang ngotot mengajukan hak angket yang secara kalkulasi justru tampak impulsif dan berpeluang merugikan PDIP,” ujar Arief, Kamis (18/4/2024).
“Apalagi PDIP praktis tak punya rekan koalisi di parlemen usai PPP tak lolos ke Senayan. Hanya dengan 110 kursi, mereka akan menjadi minoritas. Ketika parpol pendukung Anies-Muhaimin tampak setengah hati mendorong hak angket,” ucapnya.
Langkah PDIP meraih target usaha kuasanya masih terbuka lebar meskipun gagal memenangi Pilpres 2024 mengingat partai besutan Megawati Soekarnoputri masih memenangi Pileg 2024 dan menjadi Ketua DPR lagi.
“Bila menilik kembali sejarah perjalanan politik PDIP sejak Pemilu 1999 sampai saat ini, parlemen adalah salah satu sumber kekuatan sekaligus batu sandungan utamanya,” katanya.
Menurut Arief, parpol lain bisa menjadikan revisi UU MD3 yang membuka peluang mereka menempati pimpinan DPR sebagai tawaran imbal balik kepada PDIP untuk meloloskan hak angket. Sementara, sangat mungkin sebelum proses hak angket selesai parpol-parpol lain berbalik arah setelah UU MD3 direvisi.
“Sebaliknya, mempertahankan UU MD3 dan secara otomatis kursi Ketua DPR akan membuat PDIP lebih taktis melangkah sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, fokus isu utama oposisi bukan pada program-program pemerintahan eksekutif melainkan penguatan hukum dan demokrasi. Apalagi dua hal tersebut yang kini menjadi sorotan utama publik kepada jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku ada tekanan di sektor hukum untuk menghambat hak angket DPR guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024 bisa digulirkan.
Pengguliran hak angket bukan karena pimpinan partainya Megawati Soekarnoputri masih menghitung untuk mengeluarkan instruksi angket digulirkan.
"Bukan perhitungan, tapi tekanannya. Tekanan hukumnya kuat sekali. Kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut," kata Hasto, Sabtu (30/3/2024).
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
(jon)
tulis komentar anda