Perkembangan Zaman, Pemerintah Dinilai Perlu Susun Grand Design Transformasi
Senin, 18 Maret 2024 - 18:06 WIB
JAKARTA - Dalam menghadapi kemajuan informasi, pemerintah diharapkan bisa menyusun grand design transformasi. Pandangan ini disampaikan oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Hadi Prabowo saat orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPDN Ke-68 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/3/2024).
Menurut Hadi, transformasi pemerintahan digital merupakan tuntutan perkembangan global yang mengharuskan seluruh pemerintahan negara di dunia untuk dapat menyesuaikan diri dan mengadopsi sistem baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
"Fakta inilah yang membuat kita, harus mempersiap diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dan radikal, khususnya dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0," kata Hadi dalam acara bertema Pengembangan Kompetensi Kader Pemerintahan di Era Digitalisasi Guna Memperkuat Daya Saing serta Memantapkan Persatuan dan Kesatuan.
Menghadapi itu semua, Hadi menjelaskan, perlunya dibentuk suatu kelembagaan pemerintahan digital berikut SDM yang kompeten untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.
Selain itu, pemerintah pun perlu membangun pusat-pusat keahlian serta menyusun grand design transformasi pemerintahan digital nasional serta mempersiapkan dukungan anggaran untuk itu.
Lanjut menurutnya, di era gempuran teknologi ini, diperlukan kader pemerintahan yang handal dan adaptif serta dapat memberikan implikasi terhadap cara bekerja yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kompetensi tersebut kata Hadi, diperlukan seluruh kader pemerintahan untuk menghadapi tantangan di era digital.
"Selain itu diperlukan pula beberapa strategi peningkatan peran kader pemerintahan dalam era digital, diantaranya melalui transformasi infrastruktur digital, transformasi pemerataan ASN, transformasi integrasi aplikasi, transformasi kepemimpinan digital dan transformasi pengembangan kolaborasi," tutupnya.
Selain orasi ilmiah yang disampaikan langsung oleh Rektor IPDN, ucapan selamat Dies Natalis IPDN pun datang dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Menurut Hadi, transformasi pemerintahan digital merupakan tuntutan perkembangan global yang mengharuskan seluruh pemerintahan negara di dunia untuk dapat menyesuaikan diri dan mengadopsi sistem baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
"Fakta inilah yang membuat kita, harus mempersiap diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dan radikal, khususnya dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0," kata Hadi dalam acara bertema Pengembangan Kompetensi Kader Pemerintahan di Era Digitalisasi Guna Memperkuat Daya Saing serta Memantapkan Persatuan dan Kesatuan.
Menghadapi itu semua, Hadi menjelaskan, perlunya dibentuk suatu kelembagaan pemerintahan digital berikut SDM yang kompeten untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.
Selain itu, pemerintah pun perlu membangun pusat-pusat keahlian serta menyusun grand design transformasi pemerintahan digital nasional serta mempersiapkan dukungan anggaran untuk itu.
Lanjut menurutnya, di era gempuran teknologi ini, diperlukan kader pemerintahan yang handal dan adaptif serta dapat memberikan implikasi terhadap cara bekerja yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kompetensi tersebut kata Hadi, diperlukan seluruh kader pemerintahan untuk menghadapi tantangan di era digital.
"Selain itu diperlukan pula beberapa strategi peningkatan peran kader pemerintahan dalam era digital, diantaranya melalui transformasi infrastruktur digital, transformasi pemerataan ASN, transformasi integrasi aplikasi, transformasi kepemimpinan digital dan transformasi pengembangan kolaborasi," tutupnya.
Selain orasi ilmiah yang disampaikan langsung oleh Rektor IPDN, ucapan selamat Dies Natalis IPDN pun datang dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Lihat Juga :
tulis komentar anda