Eep Saefulloh Ungkap 5 Modus Pencurian Suara Pemilu 2024
Kamis, 14 Maret 2024 - 06:51 WIB
Pendiri Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan lima modus pencurian suara pada Pemilu 2024. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pendiri Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan lima modus pencurian suara pada Pemilu 2024. Dari kelima modus pencurian suara itu, kata dia, ada yang tidak masuk akal, mengherankan, serta menggunakan cara lama.
Eep mengungkapkan modus yang pertama adalah penggelembungan suara melebihi 102% dari daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS). Dia menjelaskan kelebihan surat suara secara nasional yakni 2% dari seluruh jumlah DPT dan diturunkan ke seluruh TPS.
Ini berarti kertas suara suara pada setiap TPS jumlahnya adalah 102%. 100% sesuai DPT dan 2% daftar pemilihan tambahan (DPTB). “Pada kenyataanya jumlah pemilih tidak sampai 100%, sehingga cadangan suara untuk DPTb itu lebih dari 2%," kata Eep dikutip dari kanal YouTube Keep Talking, Kamis (14/3/2024).
"Namun, berulang-ulang ditunjukkan kasus setelah pemungutan suara, total pemilih lebih dari 102%. Ini modus tidak masuk akal," sambungnya.
Modus yang kedua, lanjut Eep, penggelembungan suara pada pihak tertentu seperti paslon pada pilpres, caleg DPR dan DPD tanpa basis C Hasil. Dia menjelaskan, dalam modus ini, artinya penggelembungan suara dibuat sedemikian rupa tanpa didukung C Hasil.
“Ini pernah beredar buktinya dalam bentuk video, ditelusuri ke provinsi, ke kabupaten, dalam rekap ada pemilih dari parpol tertentu, sementara di daerah itu tidak ada nama caleg dari parpol tersebut. Sebetulnya ini harus dibatalkan," tegas Eep.
Selanjutnya, modus ketiga menurut Eep yaitu dugaan pencurian suara dengan cara halaman dua C Hasil dipalsukan, sementara halaman satu dan tiga C Hasil asli. Eep mengatakan, beberapa jaringannya di lapangan menemukan tanda tangan yang berbeda pada halaman satu dengan dua atau dua dengan tiga untuk orang yang sama, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi.
“Ini adalah pemalsuan C Hasil dan dibuktikan dengan tanda tangan orang yang sama tetapi berbeda. Jika ditemukan dalam jumlah besar berpotensi menjadi bukti kecurangan," terang Eep.
Eep mengungkapkan modus yang pertama adalah penggelembungan suara melebihi 102% dari daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS). Dia menjelaskan kelebihan surat suara secara nasional yakni 2% dari seluruh jumlah DPT dan diturunkan ke seluruh TPS.
Ini berarti kertas suara suara pada setiap TPS jumlahnya adalah 102%. 100% sesuai DPT dan 2% daftar pemilihan tambahan (DPTB). “Pada kenyataanya jumlah pemilih tidak sampai 100%, sehingga cadangan suara untuk DPTb itu lebih dari 2%," kata Eep dikutip dari kanal YouTube Keep Talking, Kamis (14/3/2024).
Baca Juga
"Namun, berulang-ulang ditunjukkan kasus setelah pemungutan suara, total pemilih lebih dari 102%. Ini modus tidak masuk akal," sambungnya.
Modus yang kedua, lanjut Eep, penggelembungan suara pada pihak tertentu seperti paslon pada pilpres, caleg DPR dan DPD tanpa basis C Hasil. Dia menjelaskan, dalam modus ini, artinya penggelembungan suara dibuat sedemikian rupa tanpa didukung C Hasil.
“Ini pernah beredar buktinya dalam bentuk video, ditelusuri ke provinsi, ke kabupaten, dalam rekap ada pemilih dari parpol tertentu, sementara di daerah itu tidak ada nama caleg dari parpol tersebut. Sebetulnya ini harus dibatalkan," tegas Eep.
Selanjutnya, modus ketiga menurut Eep yaitu dugaan pencurian suara dengan cara halaman dua C Hasil dipalsukan, sementara halaman satu dan tiga C Hasil asli. Eep mengatakan, beberapa jaringannya di lapangan menemukan tanda tangan yang berbeda pada halaman satu dengan dua atau dua dengan tiga untuk orang yang sama, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi.
“Ini adalah pemalsuan C Hasil dan dibuktikan dengan tanda tangan orang yang sama tetapi berbeda. Jika ditemukan dalam jumlah besar berpotensi menjadi bukti kecurangan," terang Eep.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda