Fraksi PKB Matangkan Materi Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Selasa, 12 Maret 2024 - 20:07 WIB
Anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah mengungkapkan fraksinya mulai bergerak untuk mematangkan materi hak angket DPR untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024.
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bergerak untuk mematangkan materi hak angket DPR untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, pendalaman materi angket DPR itu telah melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya.
"Internal PKB sudah dimulai pendalaman materi dengan mengundang pakar," kata anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).
Luluk menambahkan, Fraksi PKB mulai menggalang dukungan anggota internal untuk menggulirkan angket DPR. "Mulai penggalangan dukungan tanda tangan dari anggota fraksi," kata Luluk, Ketua DPP PKB ini.
Sekadar informasi, Luluk sebelummya menggulirkan penggunaan hak angket DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang ke-IV pada Selasa (5/3/2024). Hal itu didasar lantaran ia tidak ingin ada satu pun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan kedaulatan rakyat.
Jika proses penuh intimidasi dan dugaan kecurangan pelanggaran etika hingga politisasi bansos, Luluk menilai pelaksanaan pemilu tidak bisa dianggap serta merta selesai. Sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi, ia mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang menyakitkan seperti Pemilu 2024.
Baginya, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik nol. Karena itu, ia merasa DPR perlu melakukan gerakan konkret. Apalagi, para akademisi, budayawan, mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.
Kendati demikian, ia mengingatkan, lembaga parlemen memiliki tanggung jawab moral politik atas kejadian ini. Ia pun meminta parlemen mendengarkan suara yang sudah diteriakkan terkait Pemilu 2024. Untuk itu, ia menilai DPR perlu melakukan langkah konstitusional.
"Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat kejujuran keadilan etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat," tandasnya.
"Internal PKB sudah dimulai pendalaman materi dengan mengundang pakar," kata anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).
Luluk menambahkan, Fraksi PKB mulai menggalang dukungan anggota internal untuk menggulirkan angket DPR. "Mulai penggalangan dukungan tanda tangan dari anggota fraksi," kata Luluk, Ketua DPP PKB ini.
Sekadar informasi, Luluk sebelummya menggulirkan penggunaan hak angket DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang ke-IV pada Selasa (5/3/2024). Hal itu didasar lantaran ia tidak ingin ada satu pun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan kedaulatan rakyat.
Jika proses penuh intimidasi dan dugaan kecurangan pelanggaran etika hingga politisasi bansos, Luluk menilai pelaksanaan pemilu tidak bisa dianggap serta merta selesai. Sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi, ia mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang menyakitkan seperti Pemilu 2024.
Baginya, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik nol. Karena itu, ia merasa DPR perlu melakukan gerakan konkret. Apalagi, para akademisi, budayawan, mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.
Kendati demikian, ia mengingatkan, lembaga parlemen memiliki tanggung jawab moral politik atas kejadian ini. Ia pun meminta parlemen mendengarkan suara yang sudah diteriakkan terkait Pemilu 2024. Untuk itu, ia menilai DPR perlu melakukan langkah konstitusional.
"Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat kejujuran keadilan etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat," tandasnya.
(rca)
tulis komentar anda