Hadapi Resesi, Pemerintah Disarankan Optimalkan Sektor Pertanian

Effendi menyebutkan bahwa ada dua kali contoh kegagalan proyek seperti ini baik di jaman Orde Baru maupun jaman belum lama ini, dua tiga tahun lalu, ketika pemerintah menganggarkan hampir Rp5 triliun, baik melalui kerja sama antara Kementan dengan TNI, maupun yang dialokasikan di Kemhan. "Itu kan unsuccess story, kok masih diteruskan di wilayah yang sama. Di sisi lain ada pola yang desentralistik saja yang memang daerah dengan kelebihan natural advantage yang sudah ada, di situ saja diberikan stimulus, di-endorse," tandasnya.

Effendi menilai, sebaiknya pemerintah melangkah ke arah yang lebih realistis dan langsung menangani pada pokok persoalan yang riil di hilir saja. "Jangan lagi mengambang. Jangan retorika lagi," katanya.

Menurutnya, berita ekspor perdana bawang putih di Brebes tersebut adalah contoh riil yang harus didukung dan dikembangkan untuk berbagai komoditi pertanian lainnya. "Kami DPR menyambut baik dan mendorong pemerintah meneruskan dan melipatgandakan kemampuan ekspor yang lagi-lagi pertarungannya adalah para pelaku importir yang sengaja menjegal ini semua dengan kemampuan kita melakukan penetrasi pasar internasional. Ini faktanya kita bisa ekspor," paparnya.

Karena itu, Effendi meminta pemerintah untuk menunjukkan political will dalam pengembangan sektor pertanian. Apalagi, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), di tengah pandemi ini, sektor pertanian adalah sedikit sektor yang masih mengalami pertumbuhan ketika sektor lainnya banyak yang kolaps. "Sektor pertanian ini belum tergarap optimal. Pemerintah tidak memberi political will ke pertanian. Ini hidup sendiri kayak pohon pinang tumbuh sendiri," katanya.

Pihaknya mendorong daerah-daerah yang memiliki natural advantage untuk dipacu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kemendag, dan juga Kemenko Perekonomian. "Menkeu juga boleh memberikan stimulus langsung bagi daerah yang bisa memberikan nilai plus dengan ekspor. Bukan hanya bawang putih yang bisa memberikan nilai tambah ke petani dan stakeholders. Beras juga bisa sebenarnya, tapi kita itu terbelenggu kepentingan di dalam kepentingan. Harusnya itu dibongkar juga oleh Presiden," paparnya.