Masyarakat Dinilai Perlu Pelayanan Cepat dengan Tetap Dilandasi Norma dan Etik

"Perkembangan digitalisasi sejak 2001 di Indonesia hanya sebatas mengubah dokumen yang tadinya kertas menjadi dokumen digital, namun tidak ada korelasinya dengan tata kelola pemerintahan manual menjadi digital. Sehingga pelayanan kepada masyarakat masih terasa berbelit-belit dan lamban, belum lagi susahnya akses digitalisasi yang didapat oleh masyarakat di daerah terpencil," ungkapnya.

Sementara Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Nanik Murwati mengatakan, digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan.

"Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, urgensi penyelenggaraan SPBE adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik, menaikan indeks persepsi korupsi dan tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum," tuturnya.

"Jadi bisa dikatakan bahwa SPBE yang baik akan berdampak positif pula kepada indeks pembangunan, indeks persepsi korupsi, indeks penegakan hukum dan tingkat kemudahaan berusaha," tambahnya.

Selain Nanik, hadir pembicara dalam kegiatan tersebut yakni Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum, Sekda Surabaya Ikhsan, dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi.