Denny JA Usulkan Koalisi Parpol Semi Permanen 20 Tahun, Dipimpin Golkar dan Gerindra

Ia lebih lanjut menjelaskan efek rendahnya Party ID. Pertama adalah stabilitas koalisi di DPR. Bagaimanapun, siapa pun presiden yang terpilih, dari partai manapun, ia memerlukan dukungan mayoritas DPR.

"Tanpa dukungan mayoritas DPR, kebijakan presiden lumpuh. Jika mayoritas DPR beroposisi, UU yang diajukan presiden, dan APBN yang dikehendaki akan berlarut," paparnya.

Untuk mendapatkan dukungan mayoritas DPR di tahun 1999, kata Denny, itu cukup memerlukan gabungan dua partai politik tertinggi saja. Jika PDIP itu (di atas 33%) dan Golkar (di atas 22%) bergabung, mereka sudah menjadi koalisi yang menguasai mayoritas kursi DPR.

"Tapi di tahun 2024 ini, karena partai politik yang paling tinggi hanya memperoleh 17% , bahkan tiga partai politik menggabungkan suaranya, dukungannya masih kurang dari 50%," ucapnya.

Dia menilai negosiasi kebijakan publik tidak lagi pada ideologi, tak lagi pada platform, tapi pada hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis saja. Partai politik menghilangkan warnanya, mengekor pada kebijakan presiden. Yang celaka jika presiden tak memiliki core philosopy jangka panjang yang konsisten.

Karena semakin mengecilnya partai pemenang pemilu, menurutnya, perlu kita memunculkan satu inovasi baru, satu gagasan baru. Hal itu sudah ia sampaikan pada Presiden Jokowi sebelum hari pencoblosan. “Saya juga sudah sampaikan kepada Prabowo dala percakapan berdua," katanya.

Denny menjelaskan legacy seorang presiden atas sebuah gagasan besar memerlukan waktu hingga 20-25 tahun agar gagasan itu kokoh dieksekusi hingga tuntas dan detail. Artinya, sebuah gagasan besar hanya mungkin mengejawantah jika didukung oleh beberapa presiden tanpa diinterupsi, tanpa dioposisi.

Ia mencontohkan Ibu Kota Nusantara (IKN), pindah ibu kota baru ke Kalimantan. Agar IKN itu benar-benar bisa tuntas berdiri dan semua instrumen pemerintahan bekerja di sana, tumbuh dan kemudian juga sehat, itu tak selesai dalam waktu lima tahun.

IKN memerlukan waktu 20 tahun sampai 25 tahun agar terkonsolidasi. Apa jadinya jika di tengah jalan, IKN ditentang karena presiden baru tak memiliki komitmen memindahkan ibu kota, bahkan berupaya membatalkan UU yang mendasarinya.

"Jika di tahun 2024, Anies Baswedan yang terpilih, bukankah Anies sudah mengatakan ia tidak setuju dengan IKN? Maka segala pembangunan yang dimulai Jokowi di IKN segera mangkrak. Tak akan pernah ada program besar yang berkelanjutan dapat tumbuh konsisten jika setiap ganti presiden juga berarti ganti kebijakan," paparnya.

Denny lantas memberi solusinya. Menurutnya, Indonesia harus coba memulai membuat semacam barisan nasional di Malaysia, koalisi semi permanen, setidaknya untuk kerja sama selama 20 tahun.

"Mengapa minimal 20 tahun? Itu karena tahun 2045 tinggal 20 tahun lagi. Setelah Prabowo terpilih di tahun 2024-2029, kita memerlukan tambahan lima belas tahun, tiga pemilu presiden lagi," tuturnya.

Untuk itu, karena saat ini Gerindra dan Golkar yang menjadi partai terbesar di pemerintahan maka dua partai ini bisa memimpin koalisi semi permanen hingga 2045. "Siapa ketum Gerindra dan ketum Golkar hingga 2045 menjadi krusial," ucap dia.



Denny menambahkan partai lainnya yang kini ikut dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah Prabowo-Gibran, seperti PAN dan Demokrat menjadi pilihan sekutu yang pertama. Sebagian dari partai di luar koalisi pemenang pilpres, seperti PKB, Nasdem, PPP, bahkan PDIP dan PKS bisa mempertimbangkan diri untuk bergabung.

"Tentu saja penting pula menyisakan partai politik untuk tetap berada di luar pemerintahan. Oposisi politik tetap diperlukan," pungkas Denny.