JK: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk
Kamis, 07 Maret 2024 - 15:54 WIB
Mantan Wapres Jusuf Kalla dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut pemilihan umum 2024 adalah pemilu terburuk. Sebab demokrasi diatur oleh kaum minoritas yang memiliki uang.
Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).
"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," katanya.
Menurutnya, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah," katanya.
JK menceritakan Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7%-8%. "Saya tanya apa yang Anda lakukan? dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang," katanya.
Vietnam dulu berperang dengan Amerika tapi bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK, yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda. "Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang," ujarnya.
Ia melihat Pemilu 2024 terjadi berbagai protes karena tidak transparan, banyak kecurangan. Serta banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang di rakyat.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, masalah ancaman, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan. Tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," katanya.
Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).
"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," katanya.
Menurutnya, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah," katanya.
JK menceritakan Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7%-8%. "Saya tanya apa yang Anda lakukan? dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang," katanya.
Vietnam dulu berperang dengan Amerika tapi bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK, yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda. "Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang," ujarnya.
Ia melihat Pemilu 2024 terjadi berbagai protes karena tidak transparan, banyak kecurangan. Serta banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang di rakyat.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, masalah ancaman, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan. Tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda