Pengamat Sebut Pemilu 2024 Paling Tidak Berintegritas
Kamis, 22 Februari 2024 - 11:41 WIB
Direktur Lingkar Mardani Ray Rangkuti mengatakan Pemilu 2024 paling tidak berintegritas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Foto/MPI
JAKARTA - Direktur Lingkar Mardani Ray Rangkuti mengatakan Pemilu 2024 ini paling tidak berintegritas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurut Ray, setiap tahapan Pemilu 2024 memiliki problematika tersendiri hingga ternyata diketahui merupakan rancangan yang dipersiapkan guna memuluskan pencalonan orang-orang tertentu.
Ray menjelaskan, kondisi Pemilu 2024 yang berantakan tersebut bahkan terendus oleh lembaga pemantau asing, semisal Asian Network for Free Elections (ANFREL).
“Sepanjang sejarah Reformasi, Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk berdasarkan indikator moral dan teknis,” ujar Ray pada Diskusi Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) melansir kanal Youtube Para Syndicate, Kamis (22/2/2024).
Ray melanjutkan, adapun sejumlah indikator yang digunakan untuk melabeli hancurnya moral pada Pemilu 2024, antara lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.
Ray mengatakan, putusan itu dimanfaatkan untuk memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk maju sebagai cawapres.
“Dan ini membesarkan praktik nepotisme, dan kuatnya dugaan keterlibatan presiden yang secara aturan tidak salah, tetapi secara moral bermasalah,” ujarnya.
Menurut Ray, setiap tahapan Pemilu 2024 memiliki problematika tersendiri hingga ternyata diketahui merupakan rancangan yang dipersiapkan guna memuluskan pencalonan orang-orang tertentu.
Ray menjelaskan, kondisi Pemilu 2024 yang berantakan tersebut bahkan terendus oleh lembaga pemantau asing, semisal Asian Network for Free Elections (ANFREL).
Baca Juga
“Sepanjang sejarah Reformasi, Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk berdasarkan indikator moral dan teknis,” ujar Ray pada Diskusi Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) melansir kanal Youtube Para Syndicate, Kamis (22/2/2024).
Ray melanjutkan, adapun sejumlah indikator yang digunakan untuk melabeli hancurnya moral pada Pemilu 2024, antara lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.
Ray mengatakan, putusan itu dimanfaatkan untuk memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk maju sebagai cawapres.
“Dan ini membesarkan praktik nepotisme, dan kuatnya dugaan keterlibatan presiden yang secara aturan tidak salah, tetapi secara moral bermasalah,” ujarnya.
tulis komentar anda