Ikrar: Kita Tak Menduga Ada Udang di Balik Batu dari Pengangkatan Prabowo sebagai Menhan

JAKARTA - Kontroversi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan jelang Pilpres 2024. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti bahkan menilai Jokowi berusaha membunuh demokrasi Indonesia.

Produser channel YouTube gerakan aktivis 98, Ignatius Indro dalam acara 33 Jam Live Podcast Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Selasa (13/2/2024) bertanya kepada Ikrar sebagai narasumber. Pertanyaan tersebut terkait adanya perubahan sikap dari Jokowi yang seharusnya menjalankan demokrasi namun ada berbagai kekecewaan dari banyak pihak.

“Mungkin kita semua dulu yang memilih Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 mungkin kita semua bersalah. Kita mungkin tidak melihat sifat asli Jokowi. Saya juga termasuk orang yang terlambat menyadari bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita atau rakyat biasa. Kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya saat menjadi Wali Kota Surakarta,” kata Ikrar.



Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tak menduga bahwa ada udang di balik batu dari tindak tanduk kepemimpinan Jokowi. Semua orang pun terkesima dengan cara dia berkomunikasi yang sederhana.

“Kita tak menduga bahwa udang di balik batu, misalnya pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 yang justru dia ambil menjadi aliansi politik dia dan kemudian menitipkan anaknya (Gibran) kepada Prabowo menjadi calon wakil presiden,” katanya.

“Kita juga terkesima atau tertipu dengan langkah-langkah dia yang mengatakan enggak anaknya enggak mau ke dunia politik, sampai akhirnya masuklah Gibran jadi Wali Kota Solo kemudian cawapres, Bobby jadi Wali Kota Medan, Kaesang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi,” ujarnya.

Maka itu, dia menilai Jokowi bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia. “Melainkan juga ingin membunuh demokrasi Indonesia. Kenapa? Dengan pencalonan anaknya dan melabrak aturan seorang calon wakil presiden yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

“Dan juga sekarang dia juga menggelontorkan bantuan sosial yang naudzubillahimindzalik besarnya, dan mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar bantuannya dari masa pandemi di tahun 2020-2021,” pungkasnya.