Bawaslu: Ada Laporan Intimidasi dan Mobilisasi Pilih Paslon Tertentu, Jateng Terbanyak
Kamis, 15 Februari 2024 - 17:54 WIB
Bawaslu mengungkap adanya intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 dan mobilisasi untuk memilih paslon tertentu. Foto/MPI
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) mengungkap terdapat permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara Pemilu 2024. Salah satunya yaitu adanya intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu dan adanya mobilisasi untuk memilih.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty merinci permasalahan intimidasi baik kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu terjadi di 2.271 Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Terdapar 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS," ucap Lolly, Kamis (15/2/2024).
Sementara, sebanyak 2.632 TPS juga melaporkan adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih. Mobilisasi ini dilakukan baik oleh tim sukses, peserta pemilu hingga penyelenggara.
"Terdapar 2.632 TPS melakukan mobilisasi dan atau mengerahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS," ungkap dia.
Dalam data yang diterima MNC Portal Indonesia, dua permasalahan yang tercatat Bawaslu ini ditemukan di sejumlah provinsi. Adapun provinsi yang tercatat terbanyak melaporkan permasalahan intimidasi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sumatra Selatan, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara, untuk permasalahan mobilisasi untuk mengarahkan pilihan pemilih laporan terbanyaknya ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta dan Riau. Sayangnya Lolly tidak merinci bagaimana jumlah sebarannya.
Selain dua permasalahan itu, masih terdapat 11 permasalahan lainnya berkaitan dengan pemungutan suara. Sementara, enam lainnya tercatat sebagai permasalahan penghitungan suara.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan permasalahan ini dihimpun berdasarkan laporan dari aplikasi Siwaslu. Permasalahan itu dihimpun dari 38 provinsi di Indonesia.
"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan enam permasakahan dalam penghitungan suara," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty merinci permasalahan intimidasi baik kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu terjadi di 2.271 Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Terdapar 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS," ucap Lolly, Kamis (15/2/2024).
Sementara, sebanyak 2.632 TPS juga melaporkan adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih. Mobilisasi ini dilakukan baik oleh tim sukses, peserta pemilu hingga penyelenggara.
"Terdapar 2.632 TPS melakukan mobilisasi dan atau mengerahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS," ungkap dia.
Dalam data yang diterima MNC Portal Indonesia, dua permasalahan yang tercatat Bawaslu ini ditemukan di sejumlah provinsi. Adapun provinsi yang tercatat terbanyak melaporkan permasalahan intimidasi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sumatra Selatan, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara, untuk permasalahan mobilisasi untuk mengarahkan pilihan pemilih laporan terbanyaknya ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta dan Riau. Sayangnya Lolly tidak merinci bagaimana jumlah sebarannya.
Selain dua permasalahan itu, masih terdapat 11 permasalahan lainnya berkaitan dengan pemungutan suara. Sementara, enam lainnya tercatat sebagai permasalahan penghitungan suara.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan permasalahan ini dihimpun berdasarkan laporan dari aplikasi Siwaslu. Permasalahan itu dihimpun dari 38 provinsi di Indonesia.
"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan enam permasakahan dalam penghitungan suara," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
(cip)
tulis komentar anda