Indikator Politik Prediksi Prabowo-Gibran Peroleh 54% di Pilpres 2024
Rabu, 14 Februari 2024 - 13:59 WIB
Indikator memprediksi dari batas bawah dan atas tersebut, Prabowo-Gibran akan mendapatkan suara 54,0%. Sedang Anies-Muhaimin 24,9% dan Ganjar-Mahfud 21,1%.
Survei tersebut dilaksanakan dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dengan temuan survei ini maka potensi Pilpres 2024 akan berjalan dalam satu putaran akan terbuka. “Karena masih ada margin of error, secara konservatif masih ada peluang terjadinya dua putaran. Tetapi angka 51,6 persen dan tren naiknya Prabowo-Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi (pilpres) satu putaran meningkat,” ujar Burhan.
"Terbukti atau tidak? Kita tunggu hasil hitung cepat (quick count) Indikator," sambung Burhan.
Diketahui, salah satu syarat pilpres digelar 1 putaran adalah meraih 50% plus 1 suara, suara sedikitnya 20% di setiap provinsi, dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 20 provinsi. Ini sesuai Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945.
Survei tersebut dilaksanakan dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dengan temuan survei ini maka potensi Pilpres 2024 akan berjalan dalam satu putaran akan terbuka. “Karena masih ada margin of error, secara konservatif masih ada peluang terjadinya dua putaran. Tetapi angka 51,6 persen dan tren naiknya Prabowo-Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi (pilpres) satu putaran meningkat,” ujar Burhan.
"Terbukti atau tidak? Kita tunggu hasil hitung cepat (quick count) Indikator," sambung Burhan.
Diketahui, salah satu syarat pilpres digelar 1 putaran adalah meraih 50% plus 1 suara, suara sedikitnya 20% di setiap provinsi, dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 20 provinsi. Ini sesuai Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945.
Lihat Juga :