Sivitas Akademika Universitas Mulawarman Serukan Penyelamatan Demokrasi
Kamis, 08 Februari 2024 - 13:00 WIB
Sivitas Akademika Universitas Mulawarman menyampaikan pernyataan sikap terkait mundurnya demokrasi di Indonesia. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Sivitas Akademika Universitas Mulawarman menyampaikan pernyataan sikap terkait mundurnya demokrasi di Indonesia. Perguruan tinggi di Samarinda, Kalimantan Timur ini menyerukan penghentian tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman Veronica Febby Ola Deo mengatakan, kemunduran demokrasi di Indonesia diakibatkan perilaku elite politik. Salah satu yang paling mencolok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka agar dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
"Keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi," kata Veronica dalam keterangan resminya, Kamis (8/2/2024).
Ia menilai lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Menurutnya, lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, juga dikontrol. "Hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan," katanya.
Situasi tersebut menuntut tanggung jawab para sivitas akademika untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman Veronica Febby Ola Deo mengatakan, kemunduran demokrasi di Indonesia diakibatkan perilaku elite politik. Salah satu yang paling mencolok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka agar dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
"Keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi," kata Veronica dalam keterangan resminya, Kamis (8/2/2024).
Ia menilai lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Menurutnya, lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, juga dikontrol. "Hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan," katanya.
Situasi tersebut menuntut tanggung jawab para sivitas akademika untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual.
Lihat Juga :