Jenderal Agus Subiyanto Pastikan TNI Netral jika Presiden Jokowi Putuskan Kampanye
Kamis, 01 Februari 2024 - 13:11 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, TNI akan menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024 meskipun Presiden Jokowi memutuskan untuk kampanye. Foto/MPI/jonathan simanjuntak.
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, TNI akan menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024. Hal itu akan tetap dilakukan meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memihak atau berkampanye pada salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
Agus memastikan netralitas TNI diatur pada Undang-Undang dimana anggota TNI aktif dilarang terlibat politik praktis. Ia pun menegaskan bahwa TNI akan mengikuti peraturan yang ada.
"Untuk masalah netralitas, saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," ucap Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (1/2/2024).
Mantan KSAD itu juga menegaskan aturan UU Pemilu juga melarang tegas TNI yang tidak netral. Menurutnya TNI yang tidak taat aturan itu bisa dikenakan sanksi administratif hingga pidana. "Akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor itu," tutupnya.
Agus juga mengimbau agar masyarakat tetap mengawal seluruh rangkaian proses Pemilu. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurigaan soal adanya kecurangan.
"Dan yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu dan pencoblosan nanti di mana di situ ada KPU, Bawaslu dan seluruh elemen partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu, sehingga tidak terjadi kecurangan. Saya rasa juga masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," tutupnya.
Agus memastikan netralitas TNI diatur pada Undang-Undang dimana anggota TNI aktif dilarang terlibat politik praktis. Ia pun menegaskan bahwa TNI akan mengikuti peraturan yang ada.
"Untuk masalah netralitas, saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," ucap Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga
Mantan KSAD itu juga menegaskan aturan UU Pemilu juga melarang tegas TNI yang tidak netral. Menurutnya TNI yang tidak taat aturan itu bisa dikenakan sanksi administratif hingga pidana. "Akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor itu," tutupnya.
Agus juga mengimbau agar masyarakat tetap mengawal seluruh rangkaian proses Pemilu. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurigaan soal adanya kecurangan.
"Dan yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu dan pencoblosan nanti di mana di situ ada KPU, Bawaslu dan seluruh elemen partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu, sehingga tidak terjadi kecurangan. Saya rasa juga masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," tutupnya.
(cip)
tulis komentar anda