Momen Gibran Dicecar Mahfud dan Cak Imin soal Redistribusi Lahan dalam Debat
Senin, 22 Januari 2024 - 07:13 WIB
Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam. FOTO/MPI/ALDHI CHANDRA
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dicecar cawapres nomor urut 3 dan 1, Mahfud MD serta Muhaimin Iskandar saat membahas tema Reforma Agraria dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam.
Awalnya Gibran menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program Reforma Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL). Dia mengklaim pemerintah telah membagikan 10 juta sertifikat, dan sebelum ada program tersebut hanya 500.000 sertifikat.
Selain itu, ada program redistribusi lahan untuk disimpan di Bank Tanah kepada petani dan pengusaha lokal, sebagai upaya mengatasi mafia tanah karena sudah diolah datanya secara digital.
"Reforma Agraria akan kita lanjutkan dan kuatkan. Dan, saya serta Pak Ganjar (capres nomor urut 3) juga sempat mendapat predikat (penghargaan) Kota Lengkap garis batas tanah, karena sudah ter-capture semua, sehingga mengurangi konflik tanah dan mafia tanah. Semua kuncinya di digitalisasi agar bisa mengatasi konflik agraria ke depan," kata Gibran dalam debat cawapres tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Mahfud melihat adanya ketimpangan penguasaan tanah, dari data yang disampaikan, 39 juta hektare dari bisnis sawit dikuasai segelintir orang. "Sementara petani kita sebanyak 17 juta orang kalau di-rata-rata hanya menguasai 0,5 hektare, makanya dilakukan Reforma Agraria," kata Mahfud.
Menurut dia, Reforma Agraria yang dilakukan pemerintah terdiri atas 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim hak atas tanah.
"Nah ini sampai sekarang belum ada sertifikasi untuk redistribusi. Yang ada itu orang yang sudah punya lalu dikasih legalisasi sertifikat," ujar Mahfud.
Sementara itu, menurut Muhaimin, pemerintah sudah punya prioritas lahan untuk Reforma Agraria, maka prinsip dasarnya adalah melaksanakan peraturan tersebut.
"Mas Gibran harus paham bahwa redistribusi lahan beda dengan sertifikasi lahan. Jadi, yang belum dilaksanakan itu redistribusi lahan," tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Lihat Juga: Profil Kolonel Pnb Betya Lukman Madyana, Sosok Perisai Hidup Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Awalnya Gibran menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program Reforma Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL). Dia mengklaim pemerintah telah membagikan 10 juta sertifikat, dan sebelum ada program tersebut hanya 500.000 sertifikat.
Selain itu, ada program redistribusi lahan untuk disimpan di Bank Tanah kepada petani dan pengusaha lokal, sebagai upaya mengatasi mafia tanah karena sudah diolah datanya secara digital.
"Reforma Agraria akan kita lanjutkan dan kuatkan. Dan, saya serta Pak Ganjar (capres nomor urut 3) juga sempat mendapat predikat (penghargaan) Kota Lengkap garis batas tanah, karena sudah ter-capture semua, sehingga mengurangi konflik tanah dan mafia tanah. Semua kuncinya di digitalisasi agar bisa mengatasi konflik agraria ke depan," kata Gibran dalam debat cawapres tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Mahfud melihat adanya ketimpangan penguasaan tanah, dari data yang disampaikan, 39 juta hektare dari bisnis sawit dikuasai segelintir orang. "Sementara petani kita sebanyak 17 juta orang kalau di-rata-rata hanya menguasai 0,5 hektare, makanya dilakukan Reforma Agraria," kata Mahfud.
Menurut dia, Reforma Agraria yang dilakukan pemerintah terdiri atas 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim hak atas tanah.
"Nah ini sampai sekarang belum ada sertifikasi untuk redistribusi. Yang ada itu orang yang sudah punya lalu dikasih legalisasi sertifikat," ujar Mahfud.
Sementara itu, menurut Muhaimin, pemerintah sudah punya prioritas lahan untuk Reforma Agraria, maka prinsip dasarnya adalah melaksanakan peraturan tersebut.
"Mas Gibran harus paham bahwa redistribusi lahan beda dengan sertifikasi lahan. Jadi, yang belum dilaksanakan itu redistribusi lahan," tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Lihat Juga: Profil Kolonel Pnb Betya Lukman Madyana, Sosok Perisai Hidup Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
(abd)
tulis komentar anda