KPK Terima 5.079 Laporan Masyarakat hingga Gelar OTT 8 Kali Sepanjang 2023
Selasa, 16 Januari 2024 - 18:43 WIB
Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak delapan kali sepanjang periode 2023. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Nawawi Pomolango menyampaikan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak delapan kali sepanjang periode 2023.
Hal itu disampaikannya Nawawi saat konferensi pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Awalnya, Nawawi menyebutkan pihaknya selama 2023 melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian 127 penyelidikan, 161 penyidikan, penuntutan 129, pelaksanaan eksekusi 124, dan perkara yang sudah inkrah 94 perkara.
Kemudian selama 2023, Nawawi menyebutkan pihaknya mendapat pengaduan masyarakat total sebanyak 5.079 laporan.
"Dari jumlah tersebut 690 diarsipkan dan 4389 dilakukan verifikasi," ujar Nawawi.
Dari jumlah ribuan laporan yang diverifikasi, Nawawi menyatakan 1.962 dalam proses telaah, 3 laporan diteruskan ke pihak eksternal, 9 laporan diteruskan ke pihak internal, 2 laporan masih proses verifikasi, dan 2413 diarsipkan.
Nawawi juga mengungkap lima provinsi yang paling banyak penyampaian aduan masyarakat. Dimana, Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.
"DKI Jakarta 759 laporan, Jawa Barat 483 laporan, Jawa Timur 430 laporan, Sumatera Utara 354 laporan, dan Jawa Tengah 270 laporan," paparnya.
Hal itu disampaikannya Nawawi saat konferensi pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Awalnya, Nawawi menyebutkan pihaknya selama 2023 melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian 127 penyelidikan, 161 penyidikan, penuntutan 129, pelaksanaan eksekusi 124, dan perkara yang sudah inkrah 94 perkara.
Kemudian selama 2023, Nawawi menyebutkan pihaknya mendapat pengaduan masyarakat total sebanyak 5.079 laporan.
"Dari jumlah tersebut 690 diarsipkan dan 4389 dilakukan verifikasi," ujar Nawawi.
Dari jumlah ribuan laporan yang diverifikasi, Nawawi menyatakan 1.962 dalam proses telaah, 3 laporan diteruskan ke pihak eksternal, 9 laporan diteruskan ke pihak internal, 2 laporan masih proses verifikasi, dan 2413 diarsipkan.
Nawawi juga mengungkap lima provinsi yang paling banyak penyampaian aduan masyarakat. Dimana, Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.
"DKI Jakarta 759 laporan, Jawa Barat 483 laporan, Jawa Timur 430 laporan, Sumatera Utara 354 laporan, dan Jawa Tengah 270 laporan," paparnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda