Jaga Keadilan di Pilpres 2024, TPN Minta Penyaluran Bansos Ditunda
Minggu, 31 Desember 2023 - 18:08 WIB
Divisi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). Todung meminta penyaluran bansos ditunda untuk menjaga keadilan di Pilpres 2024. FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional ( TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti program bantuan sosial ( bansos ) yang saat ini dilakukan pemerintah. TPN menganggap penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024 rawan dijadikan alat kepentingan politik dan menguntungkan pasangan tertentu.
"Ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Padahal bansos ini adalah program pemerintah dan seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak yang berkontestasi dalam pilpres kali ini. Tapi persepsi publik bisa mengarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati yang menguntungkan paslon tertentu," kata Divisi Hukum TPN Todung Mulya dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (31/12/2023).
Menurut pengacara senior ini, penundaan pemberian bansos bisa dilakukan untuk menjaga fairness dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Kami memang mengatakan bahwa kalau kondisi seperti ini, demi menjaga fairness (keadilan) dalam kontestasi politik penundaan pembagian bansos bisa menjadi pertimbangan sampai proses pilpres selesai," ujar Todung.
Todung mengatakan, kebijakan penundaan bansos ini tidak popular karena akan dianggap merugikan rakyat. "Kami menyadari hal ini dan karena itu kami sangat hai-hati mengatakan bahwa gagasan penundaan bansos ini bukan saja demi fairness dalam pilpres tetapi juga agar ada level playing field yang sama. Ini pun masih dalam konteks public policy," ujarnya.
Menurut Todung, penundaan pemberian bansos ini harus menjadi seruan publik. TPN juga memastikan seruan ini hanya menunda bukan meniadakan bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Jadi apa yang kami kemukakan itu adalah seruan public policy yang harus kita cermati demi menjaga fairness dalam pemilu. Sama sekali tak ada niat untuk meniadakan bansos buat rakyat. Yang ada adalah menjaga fairness dalam pilpres. Paslon Ganjar-Mahfud sendiri sudah mengemas kebijakan kesejahteraan sosial dalam program Kartu Sakti, di mana agregasi dana kesejahteraan atau bantuan sosial diintegrasikan. Dan ini menunjukkan komitmen Ganjar-Mahfud untuk menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat," katanya.
"Ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Padahal bansos ini adalah program pemerintah dan seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak yang berkontestasi dalam pilpres kali ini. Tapi persepsi publik bisa mengarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati yang menguntungkan paslon tertentu," kata Divisi Hukum TPN Todung Mulya dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (31/12/2023).
Menurut pengacara senior ini, penundaan pemberian bansos bisa dilakukan untuk menjaga fairness dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Kami memang mengatakan bahwa kalau kondisi seperti ini, demi menjaga fairness (keadilan) dalam kontestasi politik penundaan pembagian bansos bisa menjadi pertimbangan sampai proses pilpres selesai," ujar Todung.
Todung mengatakan, kebijakan penundaan bansos ini tidak popular karena akan dianggap merugikan rakyat. "Kami menyadari hal ini dan karena itu kami sangat hai-hati mengatakan bahwa gagasan penundaan bansos ini bukan saja demi fairness dalam pilpres tetapi juga agar ada level playing field yang sama. Ini pun masih dalam konteks public policy," ujarnya.
Menurut Todung, penundaan pemberian bansos ini harus menjadi seruan publik. TPN juga memastikan seruan ini hanya menunda bukan meniadakan bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Jadi apa yang kami kemukakan itu adalah seruan public policy yang harus kita cermati demi menjaga fairness dalam pemilu. Sama sekali tak ada niat untuk meniadakan bansos buat rakyat. Yang ada adalah menjaga fairness dalam pilpres. Paslon Ganjar-Mahfud sendiri sudah mengemas kebijakan kesejahteraan sosial dalam program Kartu Sakti, di mana agregasi dana kesejahteraan atau bantuan sosial diintegrasikan. Dan ini menunjukkan komitmen Ganjar-Mahfud untuk menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat," katanya.
(abd)
tulis komentar anda