Anas Urbaningrum Usulkan Pilpres dan Pileg 2029 Digelar Terpisah
Sabtu, 30 Desember 2023 - 22:11 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2029 dilakukan terpisah. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2029 dilakukan terpisah. Hal itu berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai tidak efektif.
Menurut Anas, kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung sebulan sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Febuari 2024. Artinya sudah hampir separuh masa kampaye berlangsung untuk semua jenis pemilihan, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) di level DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.
”Hingga saat ini atmosfir kampanye dipenuhi oleh tema, isu, dan pemberitaan seputar pilpres dan menenggelamkan pileg. Seakan-akan pilres menjadi faktor determinan dan yang lain hanya kontestasi tambahan saja,” katanya, Sabtu (30/12/2023).
Situasi ini, kata Anas, tidak kondusif bagi kemajuan demokrasi Indonesia maupun peningkatan pencerahan dan kesadaran politik rakyat, serta mengoptimalkan hasil Pemilu.
“Semua percakapan publik dan pembahasan publik hanya urusan pilpres, padahal Pemilu 2024 juga menyangkut pemilihan cabang-cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu kekuasaan legislatif yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan demokrasi,” katanya.
”Pileg menjadi tidak fokus, baik bagi kontestannya partai politik dalam menyampaikan programnya, maupun bagi masyarakat pemilih dalam menentukan mana partai yang layak dipilih,” tegas Anas.
Hal kedua yang disoroti Anas terkait dengan evaluasi kampanye Pemilu 2024 adalah terkait syarat memberangkatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya.
Menurut Anas, kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung sebulan sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Febuari 2024. Artinya sudah hampir separuh masa kampaye berlangsung untuk semua jenis pemilihan, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) di level DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.
”Hingga saat ini atmosfir kampanye dipenuhi oleh tema, isu, dan pemberitaan seputar pilpres dan menenggelamkan pileg. Seakan-akan pilres menjadi faktor determinan dan yang lain hanya kontestasi tambahan saja,” katanya, Sabtu (30/12/2023).
Situasi ini, kata Anas, tidak kondusif bagi kemajuan demokrasi Indonesia maupun peningkatan pencerahan dan kesadaran politik rakyat, serta mengoptimalkan hasil Pemilu.
“Semua percakapan publik dan pembahasan publik hanya urusan pilpres, padahal Pemilu 2024 juga menyangkut pemilihan cabang-cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu kekuasaan legislatif yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan demokrasi,” katanya.
”Pileg menjadi tidak fokus, baik bagi kontestannya partai politik dalam menyampaikan programnya, maupun bagi masyarakat pemilih dalam menentukan mana partai yang layak dipilih,” tegas Anas.
Hal kedua yang disoroti Anas terkait dengan evaluasi kampanye Pemilu 2024 adalah terkait syarat memberangkatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda