Wakil Ketua Komisi I DPR Nilai RUU Ciptaker Bisa Lemahkan KPI
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:59 WIB
“Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat ” ujar Kharis.
Dia menguraikan, Pasal 79 draft RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux.
Kharis berpendapat, digitalisasi dapat mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia. Sehingga, hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” kata Kharis.
Dia menguraikan, Pasal 79 draft RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux.
Kharis berpendapat, digitalisasi dapat mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia. Sehingga, hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” kata Kharis.
(cip)
Lihat Juga :