Rieke Diah Pitaloka Serukan Penetapan Arsip PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa
Jum'at, 22 Desember 2023 - 01:34 WIB
"Perempuan tak boleh hidup dalam penjara domestik. Keterlibatan perempuan tak lagi soal angka kuantitatif, tapi sebagai subyek dalam berbagai aspek keputusan di arena publik dan politik," ujar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Rieke mengajak kaum perempuan bergandengan tangan bersama kaum laki-laki untuk hidup dan menghidupi ruang publik dan ruang politik. Tujuannya, memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur.
"Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia atas ditetapkannya arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai Memori Kolektif Bangsa. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan Indonesia, seraya merayakan dengan seruan perempuan kuat, Indonesia berdaulat, dan sejahtera," tuturnya.
Sebelumnya, Rieke juga menguraikan, lima tahun lalu dirinya menginisiasi arsip PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa. "Alhamdulillah, dukungan pertama tahun lalu, datang dari Universitas Andalas. Kami berupaya menghadirkan kembali ingatan, bukan hanya tentang Presiden RI pertama Ir Soekarno, tapi juga tentang seorang konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Soekarno memimpin PPNSB," jelas Rieke.
Ia menjelaskan, konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Bung Karno itu adalah Prof Muhammad Yamin. Yamin lalu memimpin persiapan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Rieke mengajak kaum perempuan bergandengan tangan bersama kaum laki-laki untuk hidup dan menghidupi ruang publik dan ruang politik. Tujuannya, memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur.
"Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia atas ditetapkannya arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai Memori Kolektif Bangsa. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan Indonesia, seraya merayakan dengan seruan perempuan kuat, Indonesia berdaulat, dan sejahtera," tuturnya.
Sebelumnya, Rieke juga menguraikan, lima tahun lalu dirinya menginisiasi arsip PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa. "Alhamdulillah, dukungan pertama tahun lalu, datang dari Universitas Andalas. Kami berupaya menghadirkan kembali ingatan, bukan hanya tentang Presiden RI pertama Ir Soekarno, tapi juga tentang seorang konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Soekarno memimpin PPNSB," jelas Rieke.
Ia menjelaskan, konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Bung Karno itu adalah Prof Muhammad Yamin. Yamin lalu memimpin persiapan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Lihat Juga :