Ganjar Jadikan Kesejahteraan Nelayan Prioritas Utama, Ini Cara yang Akan Ditempuh
Rabu, 20 Desember 2023 - 04:15 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan. Foto/TPN
BOGOR - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan. Untuk meraih kesejahteraan itu, menurutnya dengan cara memperketat kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia.
Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023). Turut hadir dalam acara itu, Rektor dan Wakil Rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni, serta civitas akademika IPB lainnya.
"Bicara soal maritim, laut dan perairan Indonesia itu sangat besar. Sayang, dari 77 persen laut dan perairan kita, kontribusinya untuk GDP negara baru 7,6 persen. Ini karena potensi itu belum dikelola maksimal dan kedaulatan laut kita belum bisa ditegakkan," ujar Ganjar.
Berdasarkan data, kata Ganjar, Indonesia sangat rentan terhadap ilegal, unreported, unregulated fishing (IUU). Apalagi indeks IUU Indonesia hanya berada di angka 6 dari 152 negara.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kedaulatan laut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Menurutnya, cara yang bisa ditempuh dengan menegakkan aturan bagi nelayan asing dan menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga.
"Kita butuh ketegasan soal ini. Sebab kalau tidak, potensi laut kita akan diambil alih oleh negara asing. Bayangkan ada berita nelayan asing ditangkap usai 17 tahun mencuri ikan di laut Indonesia. 17 tahun lho, itu waktu yang sangat lama," tegasnya.
Dirinya percaya, jika kedaulatan laut itu terwujud, nelayan Indonesia akan sejahtera. Sebab seluruh potensi ekonomi biru yang ada, bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Dirinya juga menyoroti masih banyak spot penangkapan ikan di Indonesia yang belum digarap. Ada juga sektor lain seperti budidaya ikan, rumput laut, pariwisata, sumber mineral dan lainnya.
Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023). Turut hadir dalam acara itu, Rektor dan Wakil Rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni, serta civitas akademika IPB lainnya.
"Bicara soal maritim, laut dan perairan Indonesia itu sangat besar. Sayang, dari 77 persen laut dan perairan kita, kontribusinya untuk GDP negara baru 7,6 persen. Ini karena potensi itu belum dikelola maksimal dan kedaulatan laut kita belum bisa ditegakkan," ujar Ganjar.
Berdasarkan data, kata Ganjar, Indonesia sangat rentan terhadap ilegal, unreported, unregulated fishing (IUU). Apalagi indeks IUU Indonesia hanya berada di angka 6 dari 152 negara.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kedaulatan laut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Menurutnya, cara yang bisa ditempuh dengan menegakkan aturan bagi nelayan asing dan menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga.
"Kita butuh ketegasan soal ini. Sebab kalau tidak, potensi laut kita akan diambil alih oleh negara asing. Bayangkan ada berita nelayan asing ditangkap usai 17 tahun mencuri ikan di laut Indonesia. 17 tahun lho, itu waktu yang sangat lama," tegasnya.
Dirinya percaya, jika kedaulatan laut itu terwujud, nelayan Indonesia akan sejahtera. Sebab seluruh potensi ekonomi biru yang ada, bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Dirinya juga menyoroti masih banyak spot penangkapan ikan di Indonesia yang belum digarap. Ada juga sektor lain seperti budidaya ikan, rumput laut, pariwisata, sumber mineral dan lainnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda