Pengamat Sebut KTP Sakti Ganjar-Mahfud Sangat Mungkin Diimplementasikan
Selasa, 19 Desember 2023 - 22:30 WIB
Nawawi pun mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah.
“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bakal menerapkan sistem Satu Data Indonesia bagi masyarakat melalui program kerja Kartu Tanda Penduduk atau KTP Sakti apabila terpilih menjadi Presiden pada 2024.
“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu-persatu, nanti bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti," kata Ganjar di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Luncurkan Program KTP Sakti: Sat Set dan Tas Tes Bereskan Masalah dengan Solusi Terpadu
Ganjar mengatakan KTP Sakti merupakan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program. Nantinya mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bakal menerapkan sistem Satu Data Indonesia bagi masyarakat melalui program kerja Kartu Tanda Penduduk atau KTP Sakti apabila terpilih menjadi Presiden pada 2024.
“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu-persatu, nanti bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti," kata Ganjar di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Luncurkan Program KTP Sakti: Sat Set dan Tas Tes Bereskan Masalah dengan Solusi Terpadu
Ganjar mengatakan KTP Sakti merupakan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program. Nantinya mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
(kri)
Lihat Juga :
