Kebocoran Data DPT, Yusuf Lakaseng Perindo: Harusnya KPU Lebih Mawas Diri
Sabtu, 02 Desember 2023 - 13:03 WIB
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Foto/Tangkapan Layar
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo , Yusuf Lakaseng menyoroti dugaan kebocoran 204 juta data pemilih di Pemilu 2024 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Yusuf, kebocoran data tersebut tidak bisa dianggap main-main.
"Ini enggak bisa dianggap main-main. Ada 204 juta DPT (diduga bocor). Banyak banget tuh. Sebenarnya KPU punya pengalaman diretas 2020, 2022. Mestinya harus lebih mawas diri dan antisipasi," kata Yusuf dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" yang disiarkan Sabtu (2/12/2023).
Yusuf mengatakan, KPU harus segera mengambil langkah cepat untuk mencari penyebab dugaan kebocoran data tersebut. Meski dalam hal ini KPU sudah menggandeng Badan Siber Sandi Negara (BSSN), namun Yusuf menilai upaya tersebut belum maksimal.
"Belum maksimal, masyarakat harus disampaikan terkait dimana penyebabnya," ujarnya. Yusuf menjelaskan, adanya dugaan kebocoran data tersebut seyogyanya menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam hal transformasi digital.
Dia menuturkan, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan insfrastruktur digital saja, tetapi harus dipikirkan juga terkait ketahanan dan keamanan digitalnya.
"Ini enggak bisa dianggap main-main. Ada 204 juta DPT (diduga bocor). Banyak banget tuh. Sebenarnya KPU punya pengalaman diretas 2020, 2022. Mestinya harus lebih mawas diri dan antisipasi," kata Yusuf dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" yang disiarkan Sabtu (2/12/2023).
Yusuf mengatakan, KPU harus segera mengambil langkah cepat untuk mencari penyebab dugaan kebocoran data tersebut. Meski dalam hal ini KPU sudah menggandeng Badan Siber Sandi Negara (BSSN), namun Yusuf menilai upaya tersebut belum maksimal.
"Belum maksimal, masyarakat harus disampaikan terkait dimana penyebabnya," ujarnya. Yusuf menjelaskan, adanya dugaan kebocoran data tersebut seyogyanya menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam hal transformasi digital.
Dia menuturkan, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan insfrastruktur digital saja, tetapi harus dipikirkan juga terkait ketahanan dan keamanan digitalnya.
Lihat Juga :