Lembaga Survei Harus Utamakan Etika dan Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Setara Institute menyatakan, survei terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) semakin tidak masuk akal dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani menyoroti posisi lembaga survei, yang disebutnya juga merangkap sebagai konsultan politik atau juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei.

"Atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi," ujar Ismail.

Setara Institute juga menyayangkan materi-materi survei yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan konstitusi. Seperti survei jabatan tiga periode pada tahun lalu, survei afirmasi atas politik dinasti yang merusak demokrasi, survei afirmasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, hingga putusan MKMK.

"Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas ‘term-term’ tersebut, pengambilan sampel secara acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, nir etika, dan merusak demokrasi," kata Ismail.