Jelang Pemilu 2024, Ketum LDII Ingatkan Kebebasan Demokrasi Harus Utamakan Kebajikan

Sebab itulah demokrasi mengedepankan hukum agar kebebasan individu tidak mengganggu masyarakat. Sejak era Reformasi, banyak perbaikan terkait demokrasi Indonesia. “Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Baca juga: Mayoritas Pemilih Pemuda, KPU Yakin Pemilu 2024 Jauh dari Polarisasi

Harapannya, dengan demokrasi lahirlah tranparansi dan akuntabilitas yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik.

”Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.

Biaya politik yang tinggi, kata dia, mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah yang menjadi biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif. Dia mengingatkan wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang, hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat.

“Tentu demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena kepentingan pemodal yang dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.