Atasi Konflik Papua, Jenderal Agus Subiyanto: Pendekatan Smart Power dan Diplomasi Militer
Senin, 13 November 2023 - 11:58 WIB
KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI bersama Komisi I DPR, Senin (13/11/2023). Foto/Arif Julianto/MPI
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI bersama Komisi I DPR, Senin (13/11/2023). Dalam kegiatan itu, Agus mengungkapkan jurus untuk mengatasi konflik yang ada di Papua.
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan Smart power, yang dengan kombinasi hard power soft power dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus saat uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR RI.
Agus menjelaskan, hard power dilakukan dalam rangka menegakan hukum. Soft power, kata Agus, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sedangkan diplomasi militer untuk pertukaran personil TNI dengan negara-negara di kawasan.
"Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antar prajurit serta menciptakan persamaan berpandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," kata Agus.
Selain atasi konflik di Papua, Agus juga menaruh perhatian tinggi terhadap potensi konflik di Laut Cina Selatan. Menurutnya, Laut Cina Selatan perlu mendapat peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.
"Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan return effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning sistem," kata Agus.
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan Smart power, yang dengan kombinasi hard power soft power dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus saat uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR RI.
Baca Juga
Agus menjelaskan, hard power dilakukan dalam rangka menegakan hukum. Soft power, kata Agus, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sedangkan diplomasi militer untuk pertukaran personil TNI dengan negara-negara di kawasan.
"Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antar prajurit serta menciptakan persamaan berpandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," kata Agus.
Selain atasi konflik di Papua, Agus juga menaruh perhatian tinggi terhadap potensi konflik di Laut Cina Selatan. Menurutnya, Laut Cina Selatan perlu mendapat peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.
"Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan return effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning sistem," kata Agus.
(maf)
tulis komentar anda